Aside

SEJARAH SINGKAT KAPITALISME[1 

Kapitalisme sebenarnya bukanlah hal yang baru untuk untuk di perbincangkan, tetapi melihat pengaruhnya yang masih begitu kuat terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat dunia umumnya dan Indonesia khususnya membuat kapitalisme tak pernah berhenti untuk diperbincangkan. Oleh karena itu tiada salah bila kita sekali lagi mengenal sedikit tentang kapitalisme.

Kata kapitalisme berasal dari capital yang berarti modal, dengan yang dimaksud modal adalah alat produksi seperti tanah, uang dan lain sebagainya. Dan kata isme berarti suatu paham atau ajaran. Jadi arti kapitalisme itu sendiri adalah suatu ajaran atau paham tentang modal atau segala sesuatu dihargai dan diukur dengan uang.[2] paham kapitalisme ini meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas.[3]

Paham ini berazas atas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasan faham kebebasan. Sehingga dalam prakteknya menciptakan kesenjangnan social yang tinggi antara si kaya dan si miskin. Yang kaya semakin kaya dan yang msikin semakin miskin.[4]

Sebelum kita masuk kepada paham tersebut, marilah kita melihat kebelakang yaitu sejarah kapitalisme itu sendiri. Bagaimana munculnya kapitalisme? Siapa pula tokoh-tokohnya? Makalah singkat ini akan membahas sejarah kapitalisme secara singkat dan beberapa tokoh-tokohnya.

Sejarah Berdiri Dan Tokoh-Tokohnya

Eropa pernah diperintah kerajaan Romawi yg telah mewariskan sistem feodalistik. Dalam rentang waktu antara abad ke-14 sampai abad ke-16 muncul apa yang disebut kelas bourgeois mengiring tahap feodal dimana keduanya saling mengisi. Kemudian sejak awal abad ke-16 secara bertahap fase borjuis disusul degan fase kapitalisme.[5]

Kapitalisme yang muncul setelah feodalisme runtuh secara garis besar terbagi menjadi tiga fase[6]:

1. Kapitalisme Awal ( 1500 – 1750 ). Kapitalisme pada fase ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sandang di Inggris sejak abad XVI sampai abad XVIII. Dan berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan- bahan mentah, barang- barang jadi dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Dan kemuadian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi, dan talenta kapitalisme ini yang kemudian hari justru banayk menelan korban. Di perkotaan, para saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka dalam satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula mereka menjual barang pada teman sesama saudagar seperjalanan, lalu berkembang menjadi perdagangan public. Sementara di wilayah pedesaan saat itu masih cenderung feodalistik. Dalam hal ini Russel mengemukakan adanya tiga faktor yang menghambat kapitalisme di pedesaan dan berbagai wilayah lain.[7] Kendala itu adalah

a. Tanah yang ada hanya digunakan untuk bercocok tanam, sehingga hasil produksinya sangat terbatas. Russel mengusulkan untuk mengubah tanah menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan ( profitable ). Atau dengan pengertian lain tanah bias diperjual belikan seperti barang lainnya.[8]

b. Para petani atau buruh tani yang masih terikat pada system ekonomi subsistensi . komentar Russel untuk hal ini adalah mereka siap unutk dipekerjakan dengan upah tertentu.[9]

c. Hasil produksi yang diperoleh petani saat itu hanya sekedar digunakan untuk mencukupi kebutuhanpribadi. Menurutnya, produksi hasil petani harus ditawarkan ke pasar dan siap dikonsumsi oleh publik.[10]

2. Kapitalisme Klasik ( 1750 – 1914 ). Kapitalisme pada fase ini merupakan pergeseran dari perdagangan public kebidang industri yang ditandai oleh Revolusi Industri di Inggris dimana banyak diciptakan mesin- mesin besar yang sangat menunjang industri. Di fase inilah terkenal tokoh yang disebut “bapak kapitalisme” dengan bukunya yang sangat tekenal the Wealth Of Nations ( 1776 ) dimana salah satu poin ajarannya laissez faire dengan invisible hand-nya ( mekanisme pasar )dan beberapa tokoh seangkatan seperti David Ricardo dan John Stuart Mills, yang sering dikenal sebagai tokoh ekonomi neo- klasik. Pada fase inilah kapitalisme sering mendapat hujatan pedas dari kelompok Marx.[11]

3. Kapilaisme Lanjut ( 1914 – sekarang ). Momentum utama fase ini adalah terjadinya Perang Dunia I, kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum. Pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Kedua, bangkitnya kesadaran bangsa- bangsa di Asia dan Afrika sebagai ekses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesdaran itu dengan perlawanan. Ketiga, revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan kemapanan agama. Darisana muncul ideology tandingan yaitu komunisme.[12]

Perspektif Teori Dasar Kapitalisme Secara Sosiologis Dan Ekonomis[13]

Secara sosiologis paham kapitalisme berawal dari perjuangan terhadap kaum feodal, salah satu tokoh yang terkenal Max Weber dalam karyanya The Protestan Ethic of Spirit Capitalism, mengungkapkan bahwa kemunculan kapitalisme erat sekali dengan dengan semangat religius terutama kaum protestan. Pendapat Weber ini didukung Marthin Luther King yang mengatakan bahwa lewat perbuatan dan karya yang lebih baik manusia dapat menyelamatkan diri dari kutukan abadi. Tokoh lain yang mendukung adalah Benjamin Franklin dengan mottonya yang sangat terkenal yaitu “Time Is Money”, bahwa manusia hidup untuk bekerja keras dan memupuk kekayaan.

perkembangan kapitalisme tidak bisa lepas Dari sang maestro, yaitu Adam Smith dimana ia mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme :

1. Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas – batas tertentu.

2. Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi.

3. Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin.

4. Kebebasan melakukan kompetisi.

5. Mengakui hokum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar.

 

Bentuk Kapitalisme

· Kapitalisme perdagangan yg muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya sistem feodal. Dalam sistem ini seorang pengusaha mengangkat hasil produksinya dari satu tempat ke tempat lain sesuai dgn kebutuhan pasar. Dengan demikian ia berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen[14]

· Kapitalisme industri yg lahir krn ditopang oleh kemajuan industri dgn penemuan mesin uap oleh James Watt tahun 1765 dan mesin tenun tahun 1733. Semua itu telah membangkitkan revolusi industri di Inggris dan Eropa menjelang abad ke-19. Kapitalisme industri ini tegak di atas dasar pemisahan antara modal dan buruh yakni antara manusia dan mesin.[15]

· Sistem Kartel yaitu kesepakatan perusahaan-perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional. Sistem ini memberi kesempatan utk memonopoli pasar dan pemerasan seluas-luasnya. Aliran ini tersebvar di Jerman dan Jepang.[16]

· Sistem Trust yaitu sebuah sistem yang membentuk satu perusahaan dari berbagai perusahaan yang bersaing agar perusahaan tersebut lbh mampu berproduksi dan lebih kuat untuk mengontrol dan menguasai pasar.[17]

Prinsip-prinsip Kapitalisme

· Mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang negara krn merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya.[18]

· Mendewakan hak milik pribadi dengan membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengerahkan kemampuan dan potensi yang ada untuk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya serta tidak ada yang menjahatinya. Karena itu dibuatlah peraturan-peraturan yang cocok utk meningkatkan dan melancarkan usaha dan tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan oleh peraturan umum dalam rangka mengokohkan keamanan.[19]

· Perfect Competition.[20]

· Price system sesuai dgn tuntutan permintaan dan kebutuhan dan bersandar pada peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualannya.[21]

Para propagandisnya yg terkenal antara lain

· Francois Quesnay . Lahir di Versailes Perancis dan bekerja sebagai dokter di istana Louis XV. Tetapi ia lbh mengutamakan bidang ekonomi dan mendirikan aliran lesphisiocrates. Tahun 1756 ia menerbitkan dua buah makalah tentang para petani dari selatan. Pada tahun 1758 ia menerbitkan tabel ekonomi yg disebut La Tableau Economique yang di dalamnya digambarkan peredaran uang di dalam masyarakat sebagai peredaran darah. Tentang tabel tersebut Mirabeau berkata “Di dunia ini terdapat tiga penemuan besar yaitu tulisan mata uang dan tabel ekonomi.” [22]

· John Locke meramu teori naturalisme liberal. Tentang hak milik ia berkata “Hak milik pribadi adl salah satu hak alam dan instink yang tumbuh bersama pertumbuhan manusia. Karena itu tak ada seorangpun yang mengingkari instink ini.”[23]

· Adam Smith adl penganut aliran klasik terkenal. Ia lahir di kota Kirkcaldy Scotlandia. Belajar filsafat dan pernah menjadi guru besar logika di Universitas Glasgow. Tahun 1766 ia pergi ke Perancis dan bertemu dgn para penganut liberalisme. Tahun 1776 ia menerbitkan Penelitian Alam dan Sebab-sebab Kekayaan Manusia. Buku inilah yang dikatakan kritikus Edmund Burke sebagai karya tulis teragung yang pernah ditulis manusia.[24]

· David Ricardo yang membahas hukum pembagian hasil percapita dalam ekonomi kapitalisme. Teorinya yang terkenal ialah Hukum Pengurangan Penghasilan. Kata orang ia berorientasi falsafi yang bercampur dengan dorongan moral. Hal ini didasarkan kepada ucapannya “Segala perbuatan dipandang menghilangkan moral jika bukan keluar dari perasaan cinta kepada orang lain.”[25]

· Robert Malhus seorang ekonom Inggris klasik yang dikenal pesimistis. Ia penemu teori kependudukan yang populer bahwa jumlah penduduk berkembang menurut deret ukur sedangkan produksi pertanian berkembang menurut deret hitung.[26]

· John Stuart Mill yang dipandang sebagai penghubung aliran individualisme dgn aliran sosialisme. Tahun 1836 ia menerbitkan buku yang berjudul Prinsip-prinsip Ekonomi Politik.[27]

· Lord Keynes teorinya berkisar tentang pengangguran dan lapangan kerja. Teori ini telah melampaui teori-teori yang lain. Karena itu dialah yang berjasa dalam menciptakan lapangan kerja secara utuh bagi suatu kekutan aktif di masyarakat kapitalis. Teori-teorinya itu disebut dalam bukunya yg berjudul Teori Umum Tentang Lapangan Kerja Bursa dan Mata Uang. Buku ini beredar pada tahun 1930.[28]

· David Hume penemu teori pragmatisme yg integratif. Ia mengatakan “Hak milik khusus adl tradisi yg dianut masyarakat yg harus diikuti. Sebab disanalah manfaat mereka.”[29]

Kesimpulan

Kapitalisme merupakan paham klasik yang terus berkembang dan telah mengakar di dunia, meskipun paham ini telah banyak memberikan dampak yang buruk dengan prinsipnya yang penuh akan individualities. Namun tak dapat di pungkiri pula paham ini juga memiliki dampak positif meskipun sedikit contoh meningkatkan semangat untuk bekerja, meskipun melanggar aturan dan syari’ah. Juga munculnya bank-bank sebagai warisan dari kapitalisme ekonomi. Yang mana ini di serap dalam islam menjadi Islamic banking sebagai bentuk solusi dari hancurnya ekonomi kapitalis

 

    BAGIAN KE DUA

Sejarah Perkembangan Kapitalisme Indonesia

Cetak

E-mail

 

Ditulis oleh Ted Sprague   

Minggu, 03 Oktober 2010 12:25

Share

“Konsepsi materialis tentang sejarah dimulai dari proposisi bahwa produksi kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung kehidupan manusia dan, di samping produksi, pertukaran barang-barang yang diproduksi, merupakan dasar dari semua struktur masyarakat; bahwa dalam setiap masyarakat yang telah muncul dalam sejarah, cara kekayaan didistribusi dan cara masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas atau tatanan-tatanan bergantung pada apa yang diproduksi, bagaimana itu diproduksi, dan bagaimana produk-produk itu dipertukarkan. Dari sudut pandang ini, sebab-sebab akhir dari semua perubahan sosial dan revolusi-revolusi politis mesti dicari, tidak dalam benak-benak manusia, tidak dalam wawasan manusia yang lebih baik akan kebenaran dan keadilan abadi, tetapi di dalam perubahan-perubahan dalam cara-cara produksi dan pertukaran. Itu semua mesti dicari, tidak dalam filsafat tetapi di dalam perekonomian satu epos tertentu.” (Engels, Anti-Duhring)

Sejarah Indonesia dan perubahan-perubahan sosial di dalamnya tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa melihat ke dalam perubahan-perubahan ekonomi yang telah dilaluinya di setiap tahapan. Sejarah Indonesia adalah satu sejarah yang terhubungkan secara dekat dengan perkembangan kapitalisme semenjak kelahirannya di abad ke-16. Oleh karena itu, untuk memahami kapitalisme di Indonesia sekarang ini, kita harus kembali sejauh jaman kolonial Belanda. Secara umum, kita dapat membagi tahapan sejarah Indonesia seperti berikut: koloni Belanda (1600-1945), perjuangan kemerdekaan (1945-1949), Orde Lama (1949-1965), Orde Baru (1965-1998), dan Reformasi 1998 dan sesudahnya (1998-sekarang)

Indonesia dan Kolonialisme Belanda

Sampai awal abad ke-20, tidak ada yang namanya Indonesia seperti dalam pengertian sekarang. Yang ada adalah sekelompok pulau antara sub-benua India dan Australia yang tersatukan secara longgar oleh ikatan kolonialisme Belanda. Kata “Indonesia” pertama kali digunakan sekitar tahun 1850 oleh para peneliti Inggris yang menganjurkan penggunaannya sebagai penamaan geografi, dan bukan sebagai rujukan bangsa-negara. Hanya pada awal tahun 1920an nama Indonesia mendapatkan arti politik. Sebelumnya, seluruh daerah yang mencakup Indonesia masa kini disebut sebagai Hindia Timur Belanda.

Semenjak penjajahan Belanda terhadap Indonesia, nasib Indonesia telah terhubungkan dengan perkembangan kapitalisme dunia. Oleh karena itu kita perlu menggunakan periode ini sebagai titik tolak analisa kita. 350 tahun kekuasaan Belanda atas Indonesia dapat dibagi menjadi tahapan-tahapan ekonomi sebagai berikut:

a. Periode V.O.C (1600-1800)

b. Periode “Kekacauan” dan “Ketidakpastian” (1800-1830)

c. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) (1830-1870)

d. Periode Liberal (1870-1900)

e. Tahun-tahun Etis (1900-1930)

f. Depresi Hebat (1930-1940)

Tahapan-tahapan ini bersesuaian dengan perubahan-perubahan administratif, sosial, dan politik di Indonesia, Belanda, dan seluruh dunia. Oleh karena itu mustahil untuk mempelajari perkembangan ekonomi dan politik Indonesia terpisah dari Belanda dan Eropa. Pecahnya revolusi di Eropa (Pemberontakan Belanda, Revolusi Inggris, Revolusi Prancis, dan lalu Revolusi Rusia) mengubah jalannya sejarah di Indonesia.

Indonesia dan Revolusi Belanda

Sejarah kolonialisme di Indonesia adalah sejarah eksploitasi kapitalis imperialis. Bahkan yang lebih penting untuk dimengerti adalah bahwa penjajahan di Indonesia adalah yang pertama kali dilakukan oleh kaum borjuasi. Tidak dikenal dan dilupakan oleh kebanyakan kaum Marxis, revolusi borjuis yang pertama terjadi di Belanda dan bukan Inggris. Pemberontakan Belanda pada abad ke 16 (1568-1609) mungkin adalah revolusi borjuis “klasik” yang paling terabaikan. Walaupun Marx dan Engels hanya menulis beberapa kalimat yang terpencar-pencar mengenai Pemberontakan Belanda, jelas bahwa mereka mengakuinya sebagai salah satu momen penting dalam kebangkitan borjuis yang historis. Pada tahun 1848, Marx menulis “Model dari revolusi 1789 [Prancis] adalah revolusi 1648 [Inggris]; dan model untuk revolusi 1648 hanyalah pemberontakan Belanda melawan Spanyol [Pemberontakan Belanda].”[1]

Lagi di volume pertama Kapital, Marx menulis:

“Sejarah administrasi koloni Belanda – dan Belanda adalah model negara kapitalis di abad ke-17 – adalah ‘salah satu sistem pengkhianatan, penyuapan, pembantaian, dan kekejaman yang paling hebat.’ Tidak ada yang lebih karakteristik daripada sistem penculikan mereka, guna mendapatkan budak-budak dari Jawa. Para penculik dilatih untuk ini. Sang pencuri, penerjemah, dan penjual, adalah agen-agen utama dalam perdagangan ini, sang pangeran-pangeran pribumi sebagai penjual utama. Orang-orang muda diculik, dijebloskan ke penjara-penjara rahasia di Sulawesi, sampai mereka siap untuk dikirim ke kapal-kapal budak … Dimanapun mereka memijakkan kaki, kehancuran dan penyusutan penduduk menyusul. Banyuwangi, sebuah propinsi di Jawa, pada tahun 1750 berpenduduk lebih dari 80.000 orang, pada tahun 1811 hanya 18.000. Perdagangan yang manis!”[2] [Penekanan dari penulis]

Marx menjelaskan bahwa “awal penaklukan dan penjarahan Hindia Timur … menandai fajar indah dari era produksi kapitalis. Aktivitas ini adalah momentum utama dari akumulasi primitif.”[3]

Merebut perdagangan Asia dari tangan Spanyol dan Portugal yang telah menguasai samudera selama lebih dari satu abad membutuhkan sebuah investasi yang besar. Bagaimana Belanda yang saat itu penduduknya kurang dari satu juta mampu mengumpulkan kapital yang diperlukan? Solusi dari masalah ini melibatkan sebuah konsep organisasi bisnis yang baru: perusahaan saham-gabungan (joint-stock company), dan di sinilah kapitalisme moderen pertama kali menemukan aplikasinya.

Seorang ahli sejarah Belanda, George Masselman, menulis: “Ekonomi zaman pertengahan tidak membutuhkan kapital, seperti yang dicontohkan oleh gilda-gilda pedagang yang menghambat inisiatif pribadi dan kompetisi. Belanda yang sedang bangkit mengambil pandangan yang berbeda: mereka menginginkan perdagangan sebanyak mungkin … Satu-satunya hal yang dapat menghambat seorang pedagang adalah kekurangan kapital. Tentu saya dia dapat bekerja sama dengan pedagang lainnya dan melakukan perdagangan bersama; atau dia dapat membujuk orang luar untuk menaruh uang kepadanya, menawarkan kepada mereka sebagian dari laba.”[4] Inilah awal dari perusahaan saham-gabungan kapitalis moderen. Contoh utamanya adalah VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) yang dibentuk pada tahun 1602 dengan kapital sekitar 6,5 juta guilders.[5]

VOC dibentuk ketika pemerintah Belanda memberikannya sebuah monopoli untuk melakukan aktivitas kolonial di Asia. Ini adalah perusahaan saham-gabungan multinasional pertama yang mengeluarkan saham publik. Pada pembentukannya, VOC membuka bursa saham pertama dunia, Bursa Saham Amsterdam, untuk memperdagangkan saham dan surat obligasinya. VOC memiliki otoritas quasi-pemerintah dimana ia mampu melakukan peperangan, merundingkan perjanjian perdamaian, mencetak uang, dan membentuk koloni.

Secara efektif, Hindia Timur selama dua abad tidaklah dijajah oleh Republik Belanda melainkan oleh sebuah perusahaan saham-gabungan, VOC. Cukup indikatif bahwa selama periode tersebut rakyat Hindia Timur menyebut penjajah mereka “kompeni” (dari nama VOC, Compagnie). Selama 2 abad selanjutnya, VOC menjadi perusahaan dagang yang paling penting di Eropa. Ia menciptakan monopoli di perdagangan rempah-rempah, terutama lada, kayu manis, dan cengkeh. Selama 90 tahun pertamanya, VOC meraup dividen sebesar 18,7% setiap tahunnya.[6

Pemberontakan Belanda menandai kebangkitan historis kaum borjuasi dan kolonialisasi Hindia Timur oleh VOC adalah basis dari akumulasi kapital primitif dari apa yang bisa kita sebut sebagai masyarakat borjuis pertama. Hasilnya jelas. Pada abad ke-17 Belanda adalah negara paling maju di Eropa. Marx menulis di Kapital: “Belanda, yang pertama kali mengembangkan sistem kolonial, pada tahun 1748 telah berdiri di puncak keagungan komersialnya … Total kapital dari Republik [Belanda] barangkali lebih besar daripada total keseluruhan kapital di benua Eropa.”[7]

VOC memasuki periode kemunduran pada tahun 1692 dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1798. Republik Belanda menanggung utang VOC, sebesar 134 juta guilders, dengan syarat bahwa VOC harus menyerahkan semua asetnya di Hindia. Dengan ini, Republik Belanda memperoleh sebuah koloni di Asia pada tahun 1798.[8]

Kemunduran VOC adalah manifestasi dari kemunduran Republik Belanda pada abad ke-18. Ini seperti yang ditulis oleh Marx: “Sejarah kemunduran Belanda sebagai negara komersial yang berkuasa adalah sejarah ketaklukan kapital perdagangan terhadap kapital industri.”[9] Pada abad ke-18, Belanda menyerahkan posisi hegemoninya ke Inggris. “Pada awal abad ke-18, manufaktur Belanda telah kalah. Belanda berhenti menjadi negara utama dalam perdagangan dan industri.”[10] Namun, perannya sebagai pedagang uang tetap penting sampai abad ke-19, dimana Belanda meminjamkan kapital yang sangat besar untuk Inggris. Kapital yang telah diakumulasi oleh Belanda melalui perdagangan berfungsi sebagai basis kebangkitan industri manufaktur di Inggris, seperti yang ditulis oleh Marx: “Salah satu usaha bisnis utamanya, oleh karena itu, dari tahun 1701-1775, adalah meminjamkan kapital yang sangat besar, terutama kepada musuh besarnya Inggris. Hal yang sama sekarang terjadi antara Inggris dan Amerika Serikat. Kapital yang besar, yang timbul hari ini di Amerika Serikat tanpa akta kelahiran sama sekali, kemarin ada di Inggris yang dikucurkan dari darah anak-anak.”[11] Jadi, kebangkitan yang cepat dan pendek dari Belanda sebagai sebuah negara pedagang kapitalis pada abad ke-17 adalah dasar untuk kebangkitan negara industri kapitalis, terutama Inggris.

Tahun-tahun “Kekacauan” dan “Ketidakpastian” (1800-1830)

Revolusi Hebat Prancis pada tahun 1789 melempar seluruh Eropa ke dalam satu kekacauan. Seluruh penduduk Republik Beladan terjangkiti semangat Revolusi Prancis, dan pada tahun 1795 sebuah revolusi popular pecah dan menyerukan pembentukan Republik Batavia yang pendek umurnya (1795-1806). Selama periode yang pendek ini, semangat Revolusi Prancis juga menjangkiti kebijakan kolonial dengan banyak gagasan, yang berdasarkan kebebasan berusaha dan liberalisme, bermaksud membawa semangat liberté, égalité, fraternité (kebebasan, kesamarataan, persaudaraan) ke rakyat pribumi Hindia Timur Belanda. Akan tetapi, semua ocehan dan rencana untuk memajukan rakyat pribumi, untuk membawa logika (reason) ke Hindia Timur yang primitf, tidak lain adalah sebuah “kerajaan borjuis yang ideal”.

Republik Batavia berakhir ketika Napoleon Bonaparte memasang sepupunya, Louis Bonaparte, sebagai Raja Belanda pada tahun 1806. Tahun 1815, Napoleon jatuh dan Belanda memperoleh kembali kemerdekaannya. Inggris, yang memegang kendali Hindia Timur di bawah Raffles tahun 1811, mengembalikannya ke Belanda pada tahun 1815.

Di dalam periode kekacauan dan ketidakpastian ini, administrasi kolonial secara perlahan-lahan mengkooptasi elit-elit penguasa lokal ke dalam administrasi. Dimana sebelumnya selama periode kekuasaan VOC para elit lokal dibiarkan mengontrol subyek mereka sesuka hati mereka, di bawah pretensi untuk melindungi rakyat Hindia dari perlakukan semena-mena (untuk membangun masyarakat berhukum dan tertib) sebuah mesin negara yang lebih ketat diimplementasikan di Hindia Timur Belanda dimana penguasa-penguasa lokal secara efektif adalah karyawan bayaran dan dipilih oleh pemerintah kolonial. Pemerintahan desa, vergadering, prinsip “yang sama menguasai yang sama” (memasukkan kelas penguasa lokal ke dalam pemerintah kolonial), semua ini didesain sesuai dengan kebutuhan ekonomi karena sistem tanam paksa membutuhkan sebuah pemerintah yang kuat.

Sistem Tanam Paksa

Setelah Perang Jawa 1825-1830 yang berakhir dengan menyerahnya kerajaan Mataram, yang menandai penaklukan penuh pulau Jawa, Belanda memperkenalkan sebuah sistem tanam paksa. Berbeda dari sistem transaksi rempah-rempah sebelumnya, sistem Tanam Paksa , dimana pemerintah kolonial mengorganisasi sebuah sistem produksi hasil bumi (cash-crop) untuk ekspor, membawa evolusi industri perkebunan yang membentuk sejarah Indonesia sebagai sebuah negara eksportis bahan mentah untuk abad selanjutnya. Dari menjadi sumber bahan mentah untuk kapitalisme perdagangan, Hindia Timur perlahan-lahan menjadi sumber bahan mentah untuk kapitalisme industrial.

Sistem Tanam Paksa – sebuah sistem dimana Belanda memaksa petani Indonesia untuk menanam hasil bumi untuk eskpor – adalah sebuah sistem yang memberikan basis untuk kemajuan ekonomi di Belanda. Sistem ini adalah sebuah eksploitasi kolonial yang klasik. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian (terutama di pulau Jawa) guna kepentingan penbendaharaan Belanda. Sistem ini adalah satu kesuksesan yang besar dari sudut pandang kapitalisme Belanda, menghasilkan produk ekspor tropikal yang sangat besar jumlahnya, dimana penjualannya di Eropa memajukan Belanda. Dengan kopi dan gula sebagai hasil bumi utama, seluruh periode Sistem Tanam Paksa menghasilkan keuntungan sebesar kira-kira 300 juta guilder dari tahun 1840-59.

 

Tabel I. Hasil dari Sistem Tanam Paksa, 1840-1859 (‘000 guilder)[12]

1840-1849

1850-1854

1855-1859

Kopi

64827

77540

105599

Gula

-4082

3385

33705

Lain-lain (nila, cochineal, kayu manis, merica, teh, tembakau)

13653

5610

3299

Total

74398

86535

142603

 

Kapitalis Belanda sama sekali tidak tertarik untuk mengembangkan kapasitas produksi pertanian. Otoritas kolonial menyediakan sedikit sekali kapital investasi, dengan hampir tidak ada perkembangan dalam teknik produksi dan manufaktur.

Kaum tani dipaksa berjalan berkilo-kilometer dari desa mereka ke tempat perkebunan kopi, dan kadang-kadang harus meninggalkan desa selama berbulan-bulan, hidup di tempat penampungan sementara dekat dengan area perkebunan kopi. Untuk perkebunan tebu, para petani dipaksa mengubah ladang padi mereka (dan irigasi mereka) menjadi ladang tebu. Para petani tidak hanya diharuskan mempersiapkan ladang, menanam, dan menjaga perkebunan tersebut, mereka juga harus menuainya dan mengangkutnya ke pabrik dengan cara dipanggul di atas pundak mereka karena kurangnya alat transportasi dan binatang, dan kondisi jalanan yang tidak baik. Mereka juga sekaligus bekerja di pabrik.

Sistem Tanam Paksa juga menyita sejumlah besar tenaga kerja dari para petani untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi sistem tanam paksa, termasuk membangun jalan dan jembatan untuk transportasi hasil bumi, pengembangan fasilitas pelabuhan, konstruksi perumahan untuk para pejabat, membangun pabrik dan gudang-gudang untuk hasil bumi, membangun dam dan irigasi, dan bahkan benteng pertahanan.[13]

Eksploitasi dari sistem ini tidak ada presedennya dalam sejarah penjajahan Belanda. Satu pejabat senior mengatakan bahwa di bawah Sistem Tanam Paksa para petani dipaksa untuk melakukan 4 atau 5 kali lebih banyak kerja daripada yang biasanya dituntut sebelum 1830.[14] Kebanyakan petani harus bekejra selama lebih dari 150 hari dalam setahun untuk cultuurstelsel. Pembayaran yang diterima oleh petani sangatlah kecil dan mereka dipajak sangat tinggi. Gubernur Jendral pada saat itu (1845-1851), Jan Jacob Rochussen, memperkirakan pada tahun 1857 bahwa sekitar 2/3 pembayaran yang diterima oleh petani diterima kembali oleh Pemerintah melalui berbagai macam pajak.[15] Kapitalisme di Belanda dan Eropa sungguh bangkit dari keringat dan darah jutaan petani di Hindia Timur.

Industri gula dikembangkan oleh pemerintah koloni Belanda dengan bantuan “kontraktor” swasta Belanda dan para priyayi, kepala desa (lurah), dan elit-elit lokal. Kecepatan pertumbuhan laba gula (lihat Tabel I) cukup untuk menunjukkan cepatnya pertumbuhan industri ini dan bagaimana ia mempengaruhi periode selanjutnya. Fabriek (pabrik) gula menjadi pemandangan umum dari daerah pedesaan. Sekitar 100 pabrik milik Eropa memproduksi lebih dari 130 ribu ton gula pertahun. Tebu-tebu ini ditanam oleh lebih dari 100 ribu petani yang mengerjakan sekitar 12 ribu hektar tanah.[16]

Periode Liberal (1870-1900)

Sistem Tanam Paksa menyediakan basis untuk periode ekonomi selanjutnya, yang disebut periode Liberal. Selama periode sebelumnya, pemerintah menyuntik kapital yang besar untuk membangun perkebunan hasil-bumi dan fasilitas-fasilitasnya, terutama gula dan kopi, dan juga memastikan penyediaan tenaga kerja murah melalui kerja paksa. Sistem Tanam Paksa sangatlah menguntungkan. Namun, sistem Cultuurstelsel yang dijalankan pemerintah ini dipenuhi dengan nepotisme, dimana kontraktor pemerintah, pengusaha penanam swasta, perusahaan ekspor-impor, dan pegawai negeri Belanda semua mempunyai hubungan keluarga. Ini membawa kegusaran kapitalis Belanda (dan kapitalis asing lainnya) yang berada di luar klik Jawa ini, yang melihat keuntungan besar dari bisnis ini dan ingin sepotong darinya. Inilah alasan sebenarnya mengapa Sistem Tanam Paksa dihentikan pada tahun 1870, bukan karena kekhawatiran moral kaum imperialis Belanda terhadap kesengsaraan yang dihadapi oleh kaum tani Indonesia akibat sistem eksploitatif ini. Kita dapat melihat ini dengan jelas di dalam nilai ekspor setelah Sistem Tanam Paksa, yang tumbuh bahkan dengan kecepatan yang lebih pesat dan tidak lain menandakan sebuah eksploitasi yang lebih ganas terhadap rakyat Hindia Timur Belanda.

Banyak dari loncatan nilai ekspor dan produktivitas ini adalah karena peningkatan teknologi yang mengijinkan transportasi yang lebih baik dan pemrosesan yang lebih efisien. Beberapa orang akan berargumen bahwa periode Liberal adalah tidak lebih eksploitatif daripada Sistem Tanam Paksa karena para petani diperlakukan lebih manusiawi dan pada saat yang sama produktivitas mereka dibuat lebih tinggi. Namun kita kaum Marxis bukanlah kaum moralis kacangan. Kita melihat eksploitasi dari sudut pandang nilai surplus yang disedot oleh kaum kapitalis dari kaum buruh dan tani, bukan hanya besarnya kesengsaraan yang mereka alami. Walaupun tentu saja kesengsaraan yang dialami oleh buruh dan tani Hindia Timur sangatlah keji dan memuakkan. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, selama periode Liberal penindasan rakyat Hindia Timur adalah lebih parah seperti yang ditunjukkan oleh statistik. 

 

Tabel 2. Ekspor Hindia Timur Menurut Komoditas, 1823-1938 (‘000 guilder)[17]

Periode

(rata-rata per tahun)

Gula

Kopi

Tembakau

Karet

Minyak

Total**

1823-25*

507

10358

120

13256

1826-30*

824

6221

59

9835

1831-35*

3371

10093

45

18513

1836-40*

10295

21907

136

42785

1841-45*

13476

24323

793

51187

1845-50*

18446

16021

712

48804

1851-55*

19986

26729

707

59502

1856-60*

32214

32740

1005

85945

1861-65*

32214

36616

1692

87425

1866-70*

33282

37052

3320

88479

1871-73*

46203

40717

8149

113479

1874-75

51234

69014

9895

128

59

173127

1876-80

56013

69922

20319

97

236

193723

1881-85

70842

50438

17111

274

47

190898

1886-90

58369

42481

25398

397

4

186338

1891-95

66862

51708

31603

184

1262

211344

1896-1900

65878

37204

37898

564

7717

227551

1901-1905

75764

24005

38703

1917

16200

279971

1906-1908

117511

16592

58574

7666

29392

388734

1909

167800

10100

46100

3300

30000

438000

1910

139600

11000

32500

6900

37700

422100

1911

132100

24100

72500

6800

46300

462900

1912

131700

28800

94700

21300

52400

543200

1913

152800

20400

90700

23900

113400

620500

1914

182600

21000

63700

26800

136800

640700

1915

213200

34700

73000

56500

141900

758200

1916

258800

21600

75800

96200

153000

856700

1917

212400

9100

13200

124100

158700

785100

1918

183600

3200

27700

73100

189500

675900

1919

763200

120000

121100

213300

349900

2162100

1920

1049800

51000

169400

164000

310200

2231300

1921

414900

26800

91000

68300

266000

1193000

1922

270900

41500

76600

88800

332400

1142400

1923

499200

29600

85400

169900

179200

1377900

1924

491100

65600

123600

199000

158300

1530600

1925

369500

68200

110500

582200

158000

1784800

1926

269600

70300

72900

480000

177100

1566100

1927

365300

74400

113900

417100

149900

1622300

1928

375800

81400

95600

278000

144100

1576600

1929

311600

69500

83300

237300

185200

1443200

1930

254300

35700

58600

172800

190100

1157200

1931

129300

24200

51100

82600

147100

747200

1932

99300

35200

46800

34000

98500

541400

1933

62100

25600

32000

37800

105000

467900

1934

45500

22500

37000

88800

99800

487300

1935

36000

18700

29300

70000

87400

445700

1936

34100

15900

37900

87800

97500

527700

1937

51100

26000

41100

298100

166600

951200

1938

45200

13700

38800

135400

164000

657800

* Data ekspor dari pulau Jawa dan Madura. Catatan pemerintah kolonial untuk seluruh Hindia Timur hanya dimulai pada tahun 1874. Sebelumnya, informasi hanya tersedia untuk Jawa dan Madura.

** Total nilai ekspor termasuk produk-produk lain seperti rempah-rempah, beras, teh, nila, tembaga, timah, dsb.

 

Dengan dihapuskannya Sistem Tanam Paksa – yang ditandai dengan disetujuinya Peraturan Gula 1870 – aktor utama dalam perkembangan industri perkebunan bergeser lebih ke perusahaan swasta dan kapital luar. Kapitalis swasta dan kapitalis petualang masuk ke dalam industri perkebunan Hindia Timur Belanda. Tahun 1925, sudah ada 121 perusahaan gula (suikerondernemingen) yang beroperasi di Hindia Timur Belanda, dan jumlah total pabrik gula (suikerfabrieken) yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan ini adalah 195.[18]

Pada tahun 1896, aliansi industri gula diperkuat dengan dibentuknya Sindikat Pemilik Pabrik Gula di Hindia Belanda (Algemeene Syndicaat van Suikerfabricanten in Nederlandsch Indie) yang mengikutsertakan hampir semua perusahaan gula di koloni. Jadi, di dalam industri perkebunan gula di Hindia Timur Belanda kita dapat menyaksikan evolusi kapitalisme dari kompetisi bebas ke kapitalisme kartel. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Lenin mengenai proses ini dalam bukunya yang terpenting Imperialisme: Tahapan Tertinggi Kapitalisme:

“Tahapan utama dalam sejarah monopoli adalah sebagai berikut: (1) 1860-1870, tahapan tertinggi, puncak dari perkembangan kompetisi bebas; monopoli masihlah dalam tahapan embrionik yang hampir tak terlihat. (2) Setelah krisis tahun 1873, sebuah periode perkembangan kartel yang panjang; tetapi mereka masihlah pengecualian. Kartel-kartel ini belumlah bertahan lama. Mereka masih merupakan fenomena transisi. (3) Boom ekonomi pada akhir abad ke-19 dan krisis 1900-1903. Kartel-kartel menjadi salah satu fondasi dari seluruh kehidupan ekonomi. Kapitalisme telah bertransformasi menjadi imperialisme.”[19]

Dan benarlah, awal Periode Liberal pada tahun 1870 menyaksikan puncak kompetisi bebas dalam industri perkebunan dimana kapital swasta masuk membanjiri setelah dihapuskannya Sistem Tanam Paksa. Pada akhir abad ke-19, kebanyakan perusahaan gula telah bersatu ke dalam satu sindikat dimana sindikat ini “mencapai persetujuan dalam hal penjualan, tanggal pembayaran, dll. Mereka membagi pasar di antara mereka sendiri. Mereka menetapkan jumlah barang yang akan diproduksi. Mereka membagi laba di antara berbagai perusahaan, dsb.”[20]

Kebanyakan perusahaan yang beroperasi di Hindia Timur diorganisasi sebagai perusahaan saham-gabungan, dimana mayoritas dari mereka berafiliasi dengan sebuah institusi finansial yang unik yang bernama cultuurbanken, sebuah kapital finans yang dibentuk untuk menyediakan investasi kapital bagi industri perkebunan di Hindia Timur Belanda. Dominasi kapital finansial adalah karakter umum dari kapitalisme di tahapan ini, dimana “kepemilikan kapital terpisahkan dari aplikasi kapital dalam produksi, dimana uang kapital terpisahkan dari kapital industrial atau produktif, dan dimana peminjam uang yang hidup sepenuhnya dari pendapatan yang diperolehnya dari uang kapital terpisahkan dari para pengusaha dan dari semua yang terlibat langsung dengan manajemen kapital. Imperialisme, atau dominasi finans kapital, adalah tahapan tertinggi kapitalisme dimana pemisahan ini mencapai proporsi yang luas.”[21]

Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan industri minyak dan karet masuk ke pulau-pulau di luar Jawa pada awal tahun 1870. Ekspansi kontrol Belanda atas pulau-pulau luar-Jawa terjadi bersamaan dengan kepentingan perkebunan tembakau, karet, teh, kopi, dan kelapa di Borneo, Sulawesi, dan Sumatra Utara; tetapi daerah utama untuk aktivitas perkebunan di luar Jawa adalah Pantai Timur Sumatra, yang berubah dari hutan belantara yang tidak ada akhirnya pada tahun 1860an menjadi salah satu daerah perkebunan utama di dunia pada tahun 1920an.

Sampai pada tahun 1870an, 80 hingga 90 persen dari total nilai ekspor Hindia Timur Belanda ditujukan ke Belanda.[22] Ini adalah hasil dari Sistem Tanam Paksa dimana pemerintahan Belanda bermaksud memperluas produksi ekspor di Jawa dan mengorientasikan ini secara eksklusif ke Belanda. Produksi dan ekspor di koloni ada di bawah kontrol ketat pemerintah. Dengan berakhirnya Sistem Tanam Paksa dimana aktor utama dalam perkembangan industri perkebunan semakin bergeser ke perusahaan swasta, dan juga dengan pembebasan tarif, bagian ekspor ke Belanda jatuh secara signifikan sedangkan ekspor intra-Asia meningkat. Pada permulaan abad ke-20, porsi ekspor ke Belanda telah jatuh ke 30% sedangkan pada periode yang sama porsi ekspor ke Asia (terutama Singapura, diikuti oleh Cina/Hong Kong, India, dan Jepang) meningkat dari 13% pada awal 1870 ke 47% pada tahun 1908.[23] Sebagai pelabuhan entri untuk perdagangan bebas, Singapura mengirim kebanyakan ekspor Hindia Timur Belanda yang mendarat di pelabuhannya ke tujuan final di tempat lain, terutama ke Amerika Serikat.

Perkembangan pesat dari industri perkebunan bergerak bersamaan dengan perkembangan dominasi kolonial atas daerah Asia Tenggara oleh Inggris (di Malaya dan Burma), Prancis (Indochina: Vietnam, Laos, Kamboja), AS (Filipina), dan Belanda (Indonesia). Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi antara Asia Tenggara dan Eropa juga berkontribusi pada perkembangan ini, terutama dibukanya Kanal Suez pada tahun 1869 dan diletakkannya kabel bawah laut untuk telekomunikasi telegraf antara Eropa dan Asia pada tahun 1860an dan 1870an.

Ekonomi koloni Asia Tenggara moderen mencapai pertumbuhan yang tidak ada preseden antara tahun 1870an hingga 1920an, bersamaan dengan periode boom kapitalis. Setelah kekuasaan penuh kolonial telah diamankan di daerah tersebut, kekuatan-kekuatan Eropa (Inggris, Prancis, AS, Belanda) mengkonsolidasikan dua pilar ekonomi, yakni industri perkebunan di Asia Tenggara Insular (Indonesia, Malaysia, dan Filipina), dan daerah penghasil beras di Daratan Utama Asia Tenggara (Mekong di Indochina, Chao Phraya di Thailand, dan Ayeyardwady di Burma) yang menyediakan bahan makanan nasi untuk Asia Tenggara Insular dimana nasi tidak cukup karena perkebunan yang meluas dan populasi yang meningkat. Secara singkat, perkembangan ini dicapai di bawah sebuah sistem perdagangan dan finansial internasional yang berpusat di Inggris pada saat itu.

Periode Etis (1900-1930) dan Kebangkitan Nasionalisme Indonesia

Di senja abad ke-20, kaum moralis dari borjuasi Belanda hati nuraninya sangat terusik dengan kemiskinan rakyat pribumi Hindia Timur akibat eksploitasi kolonial Belanda, sehingga mereka meminta peningkatan kesejahteraan moral dan material untuk rakyat Hindia Timur. Akan tetapi, kebijakan etis sebenarnya hanyalah satu ekspresi dari kebutuhan ekonomi, dan bukan karena kebaikan hati dari kaum borjuasi Belanda.

Keperluan untuk semakin menyedot sumber daya alam Indonesia untuk memenuhi selera besar dari kapitalisme yang sedang meledak di Eropa dan AS memaksa para penindas untuk menciptakan basis dasar untuk ini. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan ekspatriat untuk menjalankan koloni dengan industri perkebunan, ekonomi, dan pemerintah yang semakin membesar. Makin banyak sekolah dibangun untuk rakyat pribumi guna melatih mereka untuk menjadi buruh kereta api, dokter, kasir, guru, dan administrator lokal, dsb. Kita sedang menyaksikan pembentukan embrio kaum intelektual dan proletariat Indonesia.

Di tingkatan dunia, periode ini ditandai dengan Perang Dunia Pertama dan Depresi Hebat. Karakter unik dari periode ini adalah kontraksi impor dan ekspor ke Belanda dan Inggris, dan ekspansi ekspor dan impor dengan AS dan Jepang. Ini menandai menurunnya kapitalisme Inggris dan Belanda, dan bangkitnya kekuatan adidaya AS dan Jepang.

Seperti yang kita lihat di Tabel 2 di atas, ekspor karet dan minyak menanjak selama periode ini dan mencapai puncaknya pada pertengahan 1920an, bersamaan dengan permintaan besar dari industri mobil yang sedang meledak di AS. Produksi gula juga mencapai zaman keemasannya pada tahun 1920an dimana Jawa adalah produsen ketiga terbesar dari tebu gula setelah Kuba dan India.[24] Namun, di balik boom produksi karet dan gula tersirat masalah over-produksi yang pada akhirnya menyebabkan anjloknya harga karet dan sugar di dunia. Semenjak Depresi Hebat, gula sudah bukan lagi komoditas ekspor utama di Indonesia, dan diambil alih oleh karet dan minyak bumi. Karet tetap menjadi komoditas ekspor utama Indonesia hingga paruh pertama 1960an. Ekspor minyak adalah komoditas ekspor kedua setelah karet, tetapi porsi total ekspornya tetap kurang dari 20%, dan minyak tidak akan menjadi komoditas ekspor utama hingga pada akhir 1960an. Pergeseran dari gula ke karet sebagai komoditas ekspor utama negeri ini juga menandai sebuah pergeseran dalam pusat pendapatan valuta asing dari Jawa ke pulau-pulau luar-Jawa, terutama Sumatra dan diikuti oleh Kalimantan.

Satu karakter unik lainnya dari periode ini adalah ekspansi ekspor ke AS setelah Perang Dunia Pertama, bukan hanya dari Hindia Timur Belanda, tetapi juga dari daerah-daerah perkebunan seluruh Asia Tenggara Insular (Filipina, Indonesia, dan Malaya). Dari akhir Perang Dunia Pertama sampai 1920an, porsi total ekspor ke AS meningkat sangat besar: di Filipina ini meningkat dari 37% pada tahun 1913 ke 75% tahun 1927, di Hindia Timur Belanda dari 2% pada tahun 1913 ke 13% tahun 1920, di Malaya dari 14% pada tahun 1913 ke 44% tahun 1927.[25] Selama periode yang sama, daerah ini juga meningkatkan impor dari AS. Ini menandakan satu periode restrukturisasi imperialisme, dimana AS bangkit sebagai sebuah negara super power yang baru dan Kerajaan Inggris Raya yang tua sedang menurun.

Pada awal abad ke-20, kita melihat bangkitnya nasionalisme di kebanyakan koloni-koloni. Di satu pihak, kekuatan imperialis telah menciptakan pasar bersama (common market) dan mengukir perbatasan-perbatasan artifisial di koloni-koloni yang tidak punya perbatasan sebelumnya, dan oleh karenanya dengan paksaan mereka menciptakan kerangka untuk sebuah bangsa-negara; di pihak lain, identitas nasional diciptakan di antara rakyat yang terjajah melalui perjuangan bersama melawan sang penjajah. Hindia Timur, dengan 16 ribu pulaunya, 300 suku yang berbeda-beda, dan 740 bahasa dan dialek – sebuah surga untuk antropologis – disatukan oleh sebuah sejarah penjajahan oleh Belanda. Lapisan pertama yang mengartikulasikan nasionalisme Indonesia adalah kaum intelektual muda yang belajar di luar negeri yang membawa pulang dengan mereka semangat Revolusi Prancis, semangat liberté, égalité, fraternité, semangat revolusi borjuis-demokratik. Kekalahan pasukan Tsar Rusia oleh Jepang juga membantu melunturkan mitos keperkasaan Eropa. Rusia saat itu dianggap sebagai satu kekuatan Eropa yang dikalahkan oleh sebuah negara Asia yang sedang bangkit. Gagasan lain yang menggoncang dunia pada periode tersebut adalah Revolusi Rusia. Di tengah sturm und drang (topan dan badai) dari Perang Dunia Pertama, sebuah negeri yang mencakup 1/6 dunia melaksanakan Revolusi Proletariat yang pertama dan menjangkiti seluruh dunia, termasuk dunia koloni, dengan semangatnya. Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920an adalah kekuatan utama dari perjuangan nasionalis, dimana ia berdiri jauh lebih tinggi, secara politik dan organisasional, dari elemen-elemen nasionalis lainnya. PKI menyatukan perjuangan untuk pembebasan nasional dan sosialisme, sampai pada kejatuhannya di pemberontakan 1926-27. Ketika PKI bangkit kembali, ia telah menjadi alat birokrasi Stalinis dan telah memisahkan perjuangan pembebasan nasional dan sosialisme dengan teori dua-tahapnya.

Kemerdekaan Nasional

Sejak penghancuran PKI secara fisik pada tahun 1927, secara praktikal panggung gerakan nasionalis didominasi oleh elemen-elemen borjuis-nasionalis seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Kekalahan PKI pada tahun 1927 dan Depresi Hebat yang menyusul – yang memukul Indonesia cukup keras karena ekonominya sangat tergantung pada ekonomi internasional (dimana populasi meningkat dari 61 juta pada tahun 1930 menjadi 70 juta pada tahun 1940, pendapatan nasional jatuh dari 3,5 milyar guilder ke 2 milyar guilder[26]) – membuka satu periode semi-reaksi di Indonesia, dimana gerakan nasionalis terpukul mundur secara politik dan organisasional. Sekitar 13 ribu penangkapan terjadi dimana ribuan orang dikirim ke kamp konsentrasi Boven Digul yang terkenal itu, yakni Siberianya Indonesia.

Gerakan nasionalis Indonesia hanya mendapatkan momentumnya kembali setelah kekalahan Belanda di tangan Jepang pada tahun 1942, menandai berakhirnya tiga-setengah-abad penjajahan Belanda dan awal dari tiga-setengah-tahun penjajahan Jepang. Namun jenis nasionalisme yang bangkit adalah nasionalisme borjuis yang secara ketat dikendalikan oleh Jepang dalam kerangka Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dengan slogan “Asia untuk Orang Asia”. Jepang mengasuh di bawah sayap mereka pemimpin-pemimpin penting Indonesia, di antara mereka adalah Soekarno dan Hatta, guna mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia untuk mesin perang mereka dalam mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah mereka taklukkan dari pasukan Sekutu. Pada saat yang sama, pemimpin-pemimpin lain yang menunjukkan kecenderungan sosialis ditindas dengan kejam. Hanya organisasi-organisasi yang disetujui oleh Jepang diperbolehkan eksis, seperti Putera dan Djawa Hokokai. Organisasi-organisasi ini tidak lain adalah instrumen pemaksa dan pengontrol Jepang.

Di belakang janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia adalah satu usaha untuk mengendalikan gerakan nasionalis, supaya bila Indonesia merdeka ia tetap akan berada di bawah kekuasaan langsung mereka. Macam pemimpin nasionalis yang diasuh oleh Jepang menunjukkan warna mereka yang sesungguhnya ketika momen-momen yang menentukan datang. Bahkan setelah menyerahnya Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta takut memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jepang. Mereka harus dipaksa oleh kaum muda militan, yang tidak setuju kalau Indonesia mendapatkan kemerdekaannya sebagai sebuah hadiah dari Jepang. Terutama dengan penyerahan tanpa syarat dari Jepang, dimana ini berarti bahwa pasukan bersenjata Jepang di Indonesia akan bertindak sebagai perwakilan dari kekuatan Sekutu yang ingin mengembalikan koloni ini ke Belanda.

Setelah banyak negosiasi dan keraguan, pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan mulailah babak baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang diperjuangkan di lapangan militer melawan kekuatan Sekutu dan di lapangan politik antara kaum reformis dan kaum revolusioner. Kaum reformis, yang dipersonifikasi oleh Hatta dan Sjahrir, merasa cukup dengan kemerdekaan Indonesia di bawah jempol imperialisme, sedangkan kaum revolusioner, yang dipersonifikasi oleh Tan Malaka dan front persatuannya Persatuan Perjuangan, menuntut 100% Merdeka. Kaum revolusioner berjuang dengan berani melawan pasukan Sekutu dan juga melawan pemimpin nasionalis seperti Hatta yang ingin berkapitulasi pada kekuatan imperialis dan mengembalikan semua perusahaan dan perkebunan Belanda, yang nota-bene berarti penundukan ekonomi Indonesia terhadap Belanda. Kaum nasionalis borjuis ini mengirim pasukan mereka untuk melawan milisi rakyat yang sedang berjuang mempertahankan negara mereka. Ribuan pejuang muda yang berani, yang dianggap terlalu revolusioner, diburu dan dibunuh oleh pasukan pemerintah, termasuk Tan Malaka pada tahun 1949.

Pada tanggal 27 Desember 1949, setelah banyak pertempuran yang gagah berani, yang menewaskan lebih dari 200 ribu orang Indonesia, Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, para pemimpin nasionalis telah menjual seluruh Indonesia dengan menyetujui pengembalian seluruh perusahaan, tanah perkebunan, dan tambang-tambang Belanda dan membayar 4,3 milyar guilder (atau senilai 10,1 milyar dollar pada tahun 2009) yang merupakan agresi militer Belanda di Indonesia selama 4 tahun. Ini menaruh ekonomi Indonesia di bawah jempol kaum imperialis dan program 100% Merdeka dikhianati.

Orde Lama

Ekonomi Indonesia digambarkan sebagai “kemerosotan kronik” oleh Benjamin Higgins, penulis buku terkemuka mengenai Ekonomi Perkembangan pada periode tersebut. Dia menyimpulkan bahwa “Indonesia tentu harus dicatat sebagai kegagalan nomor satu di antara negara-negara kurang berkembang.”[27]

Sultan Hamengkubowono IX pada tahun 1966 menjelaskan situasi pada saat itu sebagai berikut: “Setiap orang yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sedang mengalami sebuah situasi ekonomi yang menguntungkan sungguh kurang melakukan studi yang intensif … Bila kita membayar semua utang luarnegeri kita, kita tidak ada valuta asing tersisa untuk memenuhi kebutuhan rutin kita … Pada tahun 1965 harga-harga secara umum naik lebih dari 500 persen … pada tahun 1950an anggaran negara mengalami defisit sebesar 10 hingga 30 persen, dan pada tahun 1960an defisit ini meningkat hingga lebih dari 100 persen. Pada tahun 1965, ini bahkan mencapai 300 persen.”[28]

Kondisi sosial tidak lebih baik, dengan kontras antara yang kaya dan yang miskin semakin menajam pada saat itu, kendati pengumuman berulang-ulang dari pemerintah Soekarno mengenai cita-cita masyarakat adil dan makmur. Ini digarisbawahi oleh kutipan berikut ini dari seorang pengamat Indonesia selama pertengahan 1960an: “ …  jumlah konsumsi barang mewah di Jakarta tampak meningkat … tajamnya peningkatan jumlah mobil, pada saat dimana transportasi publik semakin memburuk dengan serius, memberikan indikasi mengenai kesenjangan ini … setiap kali selalu ada peraturan ekspor-impor baru untuk menghentikan impor barang-baran mewah, tetapi entah bagaimana mereka tetap masuk.”[29]

 

Tabel 3. Indikator-Indikator Perkembangan Ekonomi Indonesia, 1960-1965[30]

1960

1961

1962

1963

1964

1965

Produk Domestik Nasional (Rp Milyar), Harga 1960

391

407

403

396

407

430

Pendapatan per kapita, % perubahan

-1,6

1,7

-3,0

-4,0

0,3

3,2

Defisit anggaran dalam % pengeluaran

17

30

39

51

58

63

Suplai Uang (M1), % perubahan

37

41

101

94

156

302

Inflasi (CPI, % perubahan)

20

95

156

129

135

594

 

Indikator ekonomi di atas selama periode 1960-65 jelas menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menukik secara katastropik. Dalam 5 tahun, inflasi naik dari 20% hinggal 600%, defisit anggaran naik dari 17% hinggal 63%. Penyebab segera dan langsung dari meningkatnya inflasi, yang bagi buruh dan tani berarti menurunnya pendapatan riil mereka, tidak sulit untuk ditemukan. Suplai uang mulai meningkat dengan cepat dari 40% di awal 1960an sampai 300% pada tahun 1965. Peningkatan suplai uang ini disebabkan oleh defisit anggaran, yang diatasi oleh pemerintah dengan mencetak lebih banyak uang.

Narasi utama yang telah dikeluarkan oleh kapitalis Barat adalah bahwa Soekarno, seperti kebanyakan pemimpin-pemimpin Dunia Ketiga di zamannya, memberikan perhatian yang berlebihan ke isu-isu politik dan mengabaikan isu-isu ekonomi; bahwa dia mempolitisasi bangsa secara ekstrim dan sebagai akibatnya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, narasi ini tidak mempertimbangkan bahwa konsolidasi politik adalah sebuah langkah penting yang harus diambil oleh Republik muda ini. Kekuatan Sekutu telah menebar kekacauan di Republik, secara ekonomi dan politik. Kebijakan imperialis pada saat itu adalah untuk memecahkan Indonesia menjadi negeri-negeri yang lebih kecil dan lemah dengan mempromosi gerakan separatis di seluruh nusantara. Banyak pemberontakan, yang kebanyakan disponsor dan didukung oleh imperialis, meledak yang mengancam kesatuan nasional, yang bukan hanya harus dihadapi secara militer tetapi juga secara politik. Usaha militer untuk melawan kaum separatis adalah salah satu faktor utama yang membuat bangkrut pemerintah.

Pemerintahan Soekarno mencoba menyeimbangkan dua kekuatan utama: kekuatan komunis dan kekuatan tentara di bawah jendral-jendral reaksioner. Di belakang kaum Komunis adalah kelas pekerja, petani miskin, kaum miskin kota, dan banyak kaum intelektual, artis, dan nasionalis kiri. Di belakang jendral-jendral reaksioner adalah pemilik tanah kaya, nasionalis sayap kanan, dan terutama kekuatan imperialis. Kebijakan setengah-hati dari pemerintahan Soekarno, yakni menyerukan frase-frase revolusioner tanpa menyelesaikan revolusi sosialis, menghapus kapitalisme secara penuh dan mengimplementasikan ekonomi terencana di bawah kontrol demokratik buruh, dan di pihak lain penolakan dari PKI untuk merebut kekuasaan karena mereka terikat kaki dan tangannya pada kaum borjuis nasional (di bawah teori dua-tahap mereka), mengakibatkan kekalahan kelas pekerja. Di dalam sebuah perjuangan kelas, hanya ada satu aturan: satu kelas harus menang dan kelas yang lain harus kalah. Sebuah situasi perjuangan kelas yang tajam, seperti di Indonesia pada akhir 1950 hingga pertengahan 1960, tidak bisa berlangsung selamanya. Satu kelas harus kalah. Sikap keras kepala PKI untuk mengabaikan perjuangan kelas dengan mengsubordinasikannya di bawah perjuangan nasional menyebabkan kehancuran mereka. PKI tidak ingin mengenali perjuangan kelas, tetapi perjuangan kelas mengenali PKI.

1965 dan Imperialisme AS

G30S adalah sebuah konter revolusi yang menyebabkan pembalikan penuh di dalam politik Indonesia dan dunia. Disini, negara terbesar keempat dengan partai komunis ketiga terbesar setelah Tiongkok dan Uni Soviet, berubah dari sebuah negeri yang sangat anti-imperialis ke sebuah partner AS yang penurut. Sebelum kudeta ini, duta besar AS telah terpaksa mengirim pulang hampir semua personilnya dan menutup konsulat-konsulat di luar Jakarta karena demonstrasi PKI yang militan. Buruh menyita perkebunan-perkebunan dan sumur-sumur minyak yang dimiliki perusahaan AS, dan Sukarno mengancam akan menasionalisasi mereka. Ancaman Indonesia menjadi komunis adalah nyata dan peristiwa ini bisa mengubah wilayah Asia Tenggara menjadi merah juga.

Sebuah laporan intelijen level tinggi yang dipersiapkan pada awal September 1965 menulis bahwa “Indonesianya Soekarto sudah bertindak seperti sebuah negeri komunis dan lebih bermusuhan secara terbuka dengan AS dibandingkan kebanyakan negeri-negeri komunis lainnya.” Laporan tersebut juga memprediksikan bahwa pemerintah Indonesia akan didominasi secara penuh oleh PKI dalam dua atau tiga tahun, dan “kebangkitan Indonesia ke komunisme akan menghantar pukulan yang berat terhadap politik dunia. In akan dilihat sebagai sebuah perubahan besar dalam perimbangan kekuatan-kekuatan politik internasional dan akan menyuntikkan sebuah nyawa yang baru ke dalam tesis bahwa komunisme adalah gelombang masa depan.”[31]

Indonesia dianggap sebagai kartu domino terbesar di Asia Tenggara. Dalam pidatonya tahun 1965, Richard Nixon membenarkan pemboman Vietnam Utara sebagai satu cara untuk mengamankan “potensi mineral yang besar” di Indonesia. Sejarahwan Dr. John Roosa menekankan bahwa pasukan infantri yang mulai turun ke Vietnam pada bulan Maret 1965 akan menjadi sia-sia bila kaum Komunis meraih kemenangan di sebuah negara yang jauh lebih besar dan strategis, Indonesia. Kemenangan PKI di Indonesia akan membuat intervensi AS di Vietnam sia-sia.[32] Robert McNamara, sekretaris pertahanan di bawah Presiden John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson, berpendapat bahwa AS seharusnya mengurangi keterlibatannya di Vietnam setelah pembantaian PKI di Indonesia.[33] Setelah Indonesia, kartu domino utama di Asia Tenggara, telah diamankan secara baik, politisi AS seharusnya menyadari bahwa Vietnam tidaklah sekrusial seperti yang pertama kali dikira, begitu pendapat McNamara. Akan tetapi, pada saat itu, peperangan di Vietnam telah mendapat logikanya sendiri, terpisahkan dari teori domino. Kemenangan AS di Vietnam, setelah jatuhnya PKI, lebih dibutuhkan untuk menjaga gengsi pemerintah AS dan menghindari rasa malu dari kekalahan dalam perang, daripada untuk menghentikan komunisme di Asia Tenggara.

Seperti yang ditunjukkan di atas, Indonesia adalah sangat penting bagi kaum kapitalis dunia karena kekayaan alamnya. Setelah Perang Dunia II, AS telah menetapkan Indonesia ke dalam lingkup pengaruh ekonomi Jepang; minyak, mineral, dan hasil bumi Indonesia akan memasoki industrialisasi Jepang. Kekawatiran utama AS adalah keamanan Jepang, yang akses murahnya ke sumber daya alam Indonesia dipercaya dapat menjaga Jepang untuk tetap di kampnya. Ini dapat dilihat dari statistik ekspor setelah 1965, dimana Jepang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia, dari sekitar 3-7% pada tahun 1958-1962 hingga 50% pada tahun 70an dan 80an.[34]

Orde Baru

Orde Baru membawa sebuah eksploitasi yang semakin parah. Dalam waktu 10 tahun, dari tahun 1971 hingga 1981, total nilai ekspor meloncat dari US$ 1,2 milyar hingga US$ 25,2 milyar, sebuah loncatan tinggi sebesar 2100% dalam 10 tahun.[35]

Minyak dan gas bumi secara konsisten mencakup lebih dari 50 persen total nilai ekspor hingga tahun 1987, dengan Jepang sebagai tujuan ekspor utama.[36] Sekitar 80% dari ekspor minyak dan gas bumi menuju Jepang dan Amerika Serikat.[37] Periode dari tahun 1971 sampai 1987 sering disebut sebagai periode migas.

Jepang adalah tujuan ekspor utama dari produk-produk Indonesia, terutama dari awal 1970an hingga akhir 1980an, dimana ekspor ke Jepang adalah sebesar 40 hingga 50%. Level ekspor ke AS menyusul Jepang, dengan total gabungan ekspor ke Jepang dan AS sebesar 60 hingga 70% dari tahn 1971 sampai 1987.[38] Konsentrasi ekspor ke AS dan Jepang ini mulai pada akhir tahun 1960an, yang bersamaan dengan penghancuran rejim Soekarno dan kekuatan PKI pada tahun 1965-66. Ini sejalan dengan kebijakan luar negeri AS untuk menempatkan Indonesia di dalam lingkup ekonomi Jepang.

Dominasi ekspor minyak mulai menurun setelah memuncak pada tahun 1981. Dari paruh kedua tahun 1980am, ekspor minyak jatuh ke satu level yang hanya 1/3 dari level 1981. Penurunan ini disebabkan terutama oleh anjloknya harga minyak dunia pada tahun 80an, atau yang disebut dengan krisis minyak 1980, di mana harga minyak jatuh dari puncaknya $35 per barrel pada tahun 1980 ke di bahwa $10 tahun 1986.

Menyusul penurunan tajam pada tahun 1980an, ekspor minyak stagnan pada tahun 90an. Porsi eskpor migas jatuh menjadi 20% pada akhir 1990an. Minyak perlahan-lahan kehilangan posisinya sebagai komoditas ekspor utama. Menggantikan tempatnya, kita melihat peningkatan hebat dalam ekspor kayu lapis pada awal 1990an, dalam ekspor tekstil dan garmen pada pertengahan 1990an, dan dalam ekspor produk-produk elektronik pada paruh kedua 1990an.[39] Indonesia jelas menggantikan ekspor bahan mentahnya dengan ekspor produk-produk industrial.

Tujuan ekspor juga berubah pada akhir 1990an, dimana perdagangan produk-produk industrial dengan negara-negara Asia Timur (Korea, Taiwan, dan Tiongkok) selain Jepang dan negara-negara ASEAN menjadi fundamental di dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Tren ekonomi ekspor Indonesia dari paruh kedua abad ke-19 sampai abad ke-20 dapat diringkas dengan skema berikut ini:

  

Selama era karet pada tahun 1930an dan era minyak 1960an, produksi ekspor terkonsentrasi di pulau luar Jawa. Namun, pada akhir 1980an, ada peningkatan ekspor dari Jawa, yang memiliki tenaga kerja besar dan kapasitas untuk memproduksi barang-barang industrial untuk ekspor.

Pertumbuhan Kelas Pekerja di Indonesia

Indonesia mengalami pergeseran komoditas ekspor kunci dari pertanian dan pertambangan ke berbagai macam barang manufaktur. Pada akhir tahun 1980an, manufaktur sendirian telah berkontribusi hampir 30% dari total pertumubuhan PDB, dibandingkan 10% kontribusi pada pertumbuhan pada akhir 1960an.[40] Selama periode 1986-1993, pertumbuhan lapangan pekerjaan di manufaktur skala besar dan menengah meningkat 9% per tahun.[41] Selama periode yang sama, pekerjaan di sektor pertanian mengalami penurunan. Jutaan orang pindah dari pedesaan ke perkotaan. Lapisan proletariat baru ini, yang terlempar dalam jumlah ribuan ke pabrik-pabrik, adalah salah satu kekuatan yang menggoncang rejim Soeharto. Jumlah pemogokan yang tercatat pada tahun 1990an meningkat pesat, dari 61 pada tahun 1990 ke 300 pada tahun 1994. Proporsi besar dari pemogokan ini terjadi di manufaktur, terutaman di industri tekstil, garmen, dan sepatu yang bergaji rendah.[42]

 

 

Tabel 6. PDB Non-migas dan Lapangan Kerja menurut Sektor, 1976-2007 (persen dari total)[43]

PDB non-migas (%)

Lapangan Kerja (%)

1976

1986

1997

2007

1976

1986

1997

2007

Pertanian

36,8

26,7

16,4

14,9

61,6

55,1

41,2

41,2

Sektor-sektor Lain

63,2

73,3

83,4

85,1

38,4

44,9

58,8

58,8

Manufaktur

10,6

17,8

28,4

26,9

8,4

8,2

12,9

12,4

Pertambangan

1,3

1,8

3,3

4,2

0,2

0,6

1,0

1,0

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0,3

0,3

0,5

0,7

0,1

0,2

0,2

0,2

Konstruksi

5,9

6,3

8,5

6,7

1,7

2,7

4,8

5,3

Perdagangan, Hotel

21,5

19,7

19,2

18,6

14,4

14,3

19,8

20,6

Transportasi, Komunikasi

3,6

5,0

8,7

10,1

2,7

3,0

4,8

6,0

Keuangan

3,3

7,0

8,7

10,1

0,2

0,5

0,8

1,4

Pemerintah

6,7

8,6

5,6

4,4

3,4

4,6

4,7

3,7

Jasa lain

10,0

6,9

4,0

5,6

7,3

10,0

9,8

8,3

 

Dalam periode 21 tahun antara tahun 1976 hingga 1997, PDB non-migas tumbuh rata-rata 7,5% per tahun. PDB pertanian perlahan-lahan menurun dari 36,8% tahun 1976 hingga 16,4% pada tahun 1997, sedangkan PDB manufaktur meningkat dari 10,6% hingga 28,4%. Porsi lapangan kerja dari sektor pertanian juga mengalami penurunan perlahan-lahan dari 61,6% pada tahun 1976 ke 41,2% pada tahun 1997, sedangkan di sektor manufaktur ini meningkat dari 8,4% ke 12,9% dalam jangka waktu yang sama. Disini kita lihat bagaimana pekerja manufaktur menjadi semakin penting di Indonesia, dalam hal jumlah dan juga kontribusinya ke PBD per kepala. Pada tahun 2007, walaupun hanya mencakup 12,4% lapangan kerja, buruh manufaktur berkontribusi ke PBD sebesar 26,9%, sedangkan sektor pertanian dengan 41,2% lapangan kerja hanya berkontribusi 14,9% PBD.

Status pekerjaan di Indonesia yang paling dominan adalah pekerja berusaha-sendiri yang mencakup 41% dari total pada tahun 2007. Pekerja berusaha-sendiri bekerja sendirian atau dengan bantuan dari anggota keluarga yang tidak dibayar. Oleh karena itu, pada kenyataannya kedua kategori ini saling bertautan, menciptakan satu sektor informal yang berjumlah total sekitar 60-70%, atau sekitar 60-70 juta rakyat yang terpaksa menciptakan lapangan kerja mereka sendiri karena tidak ada pekerjaan yang tersedia.

 

Tabel 5. Tren dalam status pekerjaan, 1986-2007 (% dari total lapangan pekerjaan)[44]

Status

1986

1996

2003

2007

Berusaha sendiri

45,9

46,9

42,6

41,3

Pekerja keluarga/tidak dibayar

27,1

17,5

19,5

17,3

Total pekerja non-upahan

73,0

64,4

62,1

58,6

Pekerja upahan reguler

19,7

27,5

26,2

28,1

Pekerja upahan kasual

6,7

6,7

8,6

10,4

Total pekerja upahan

26,4

34,2

34,8

38,5

Bos/Majikan

0,7

1,4

3,0

2,9

 

Secara umum kita melihat peningkatan jumlah pekerja upahan, reguler atau kasual, dari total 26,4% pada tahun 1986 ke 38,5% pada tahun 2007, dan menurunnya jumlah pekerja sektor informal (pekerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tidak dibayar) dari 73% ke 58,6%. Setelah krisis 1997, ada penurunan sedikit dalam pekerja upahan reguler ke 26% pada tahun 2003, tetapi lalu ini kembali ke level pra-krisis pada tahun 2005 dan meningkat ke 28% pada tahun 2007. Kita dapat melihat bahwa penurunan ini diserap oleh pekerja keluarga/tidak dibayar, dimana buruh yang dipecat bergantung pada keluarga mereka untuk pekerjaan dan sebagai gantinya diberikan ongkos hidup. Pekerja upahan reguler lebih umum dalam manufaktur dan pelayanan jasa. Lebih dari 40% buruh di sektor non-pertanian adalah pekerja reguler, dibandingkan dengan hanya 6% di pertanian. Kita juga menyaksikan sebuah pergeseran ke lebih banyak pekerja upahan reguler di sektor pertanian, dimana pada tahun 1986 hanya 0,3% dari pekerja pertanian adalah pekerja upahan, pada tahun 2007 ini menjadi 5,8%.[45] Kaum proletariat di Indonesia jelas sedang meningkat jumlahnya dan juga posisi ekonominya dalam sistem kapitalis.

Industrialisasi dan pertumbuhan kelas pekerja yang pesat juga telah menarik sejumlah besar kaum perempuan ke dalam barisannya. Walaupun perempuan-perempuan muda ini dieksploitasi secara brutal dan dipaksa pindah dari desa ke pabrik-pabrik, pekerjaan dan perjuangan mereka telah mengubah kehidupan, status sosial, dan kepercayaan diri dari kaum perempuan Indonesia yang dulunya dikenal penurut. Mereka bukan korban eksploitasi dan ketidakadilan yang pasif. Namun mereka telah menjadi agen perubahan sosial yang aktif, dan sering kali mereka lebih vokal dari rekan laki-laki mereka. Tidak sedikit dari mereka yang telah menjadi pemimpin buruh dan perjuangan.

Lapisan pekerja lainnya yang cukup penting adalah buruh migran Indonesia. Pada tahun 2008, jumlah buruh migran Indonesia adalah sekitar 5,8 juta, jumlah ini setara dengan setengah jumlah buruh di sektor manufaktur medium dan besar.[46] Mayoritas dari mereka adalah perempuan dan bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Sisanya bekerja di sektor pertanian dan industri sebagai buruh harian. Buruh-buruh ini adalah sumber valuta asing yang penting, menghasilkan sebesar US$ 5 milyar pada tahun 2006[47], yakni dua kali nilai ekspor pertanian. Walaupun banyak dari mereka teratomisasi karena watak dari pekerjaan mereka, mereka telah mampu membentuk serikat-serikat buruh untuk berjuang demi hak-hak mereka.

Krisis 1997/1998 dan Reformasi

Tujuh tahun sebelum krisis ekonomi 1997, ada influks kapital yang besar ke dalam sektor swasta, dari US$ 314 juta pada tahun 1989 ke US$ 11,5 milyar pada tahun 1996, sebuah peningkatan 3500%.[48] Kapital swasta yang besar ini, kebanyakan darinya adalah kapital jangka pendek yang diinvestasikan ke sektor real-estate, menciptakan ekonomi gelembung yang meledak pada saat krisis finansial Asia 1997. Krisis sangat parah. Dari pertumbuhan pertahun rata-rata 7%, PDB riil berkontraksi hampir 14% pada tahun 1998. Rupiah anjlok dari Rp. 2.450 ke Rp. 14.900 terhadap dolar AS antara bulan Juni 1997 dan Juni 1998. Pemerintahan kapitalis, dengan bantuan dari reformis-reformis tulen, cepat membail-out bank-bank dan perusahaan-perusahaan finansial yang berjatuhan. Sebagai akibatnya, hutang publik pemeringah naik dari nol sebelum krisis menjadi US$ 72 milyar, sebuah jumlah besar yang harus dibayar oleh rakyat pekerja.

Investasi Asing Langsung (FDI) juga jatuh dengan tajam. MFDI sebesar US$ 5,6 milyar pada tahun 1996 berubah menjadi keluarnya FI sebesar US$ 4,6 milyar pada tahun 2000. Kapital swasta asing terus meninggalkan negeri sampai tahun 2004 dimana ini berdiri pada negatif US$ 1,5 milyar. FDI mulai masuk kembali pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 ini berjumlah US$ 4,1 milyar.[49]

Setelah krisis, pertumbuhan tetap rendah dengan PDB riil tumbuh tidak lebih dari 5% pertahun selama 1997-2004, dan sekitar 5,5% pada tahun 2005-2006, dan 6,3% pada tahun 2007.

 

Figur 1. Pertumbuhan PDB di Indonesia[50]

http://www.militanindonesia.org/images/stories/lampiran%20figur%201.jpg

Krisis ekonomi ini adalah jerami yang mematahkan punggung unta. 32 tahun pembangunan terurai secara eksplosif. Harga kebutuhan sehari-hari meroket. Supresi demokrasi menjadi semakin tidak tertahankan, dengan inside 27 Juli 1997 – penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia – menjadi titik balik. PDI dan Megawati menjadi titik persatuan untuk perjuangan demokrasi.

Rejim Soeharto ditumbangkan oleh massa. 32 tahun kediktaturan diremukkan dalam satu malam ketika jutaan rakyat turun ke jalan dan memaksa Soeharto untuk mundur. Namun, Reformasi membawa apa yang ditakdirkannya: reforma kosmetik dan bukan perubahan fundamental. Reforma di periode krisis ekonomi hanya dapat berarti konter-reforma, dan ini yang terjadi. Perusahaan-perusahaan milik negara diprivatisasi dan subsidi dihapus; agenda neo-liberal diimplementasikan dengan ganas. Reformasi memang memberikan ruang demokrasi, dan ini kendati para reformis. Namun, Reformasi juga membawa lebih banyak kebebasan kepada kaum kapitalis untuk mengeksploitasi massa.

Setelah 12 tahun, menjadi jelas bagi siapapun bahwa Reformasi gagal membawa perubahan fundamental ke dalam masyarakat. Walaupun Reformasi menghantarkan satu pukulan besar ke rejim kapitalis, memaksa Soeharto untuk mundur dan membuka ruang demokrasi – kendati ini adalah ruang demokrasi borjuis -, ia gagal menyelesaikan problem fundamental yang dihadapi oleh jutaan buruh, tani, nelayan, kaum muda, dan kaum miskin kota. Kemiskinan masih tinggi. Persentasi populasi yang hidup dengan 1 dolar per hari (kemiskinan ekstrim) pada tahun 1996 – puncak boom ekonomi Indonesia – adalah 7,8%, pada tahun 2006 angka ini menjadi 8,5%. Namun bila kita ambil garis kemiskinan 2-dolar-perhari, maka kemiskinan pada tahun 2006 melonjak ke 53%.[51] Ini berarti bahwa lebih dari setengah rakyat Indonesia hidup jauh di bawah PBD per kapita $3900 (angka tahun 2008). 10% penduduk termiskin hanya mengkonsumsi 3% kekayaan, sedangkan 10% penduduk terkaya mengkonsumsi 32,3%.[52]

Kegagalan Reformasi sangatlah mencolok sehingga bahkan massa rakyat mulai mengidamkan “masa lalu yang baik” di bawah Soeharto ketika kemiskinan lebih tertanggungkan dan ada semacam kestabilan. Di bawah kedok demokrasi, tingkat eksploitasi sebenarnya justru meningkat. Ini adalah logis, karena bagi kelas penguasa demokrasi berarti kebebasan untuk menindas. Sebagai konsekuensinya, agenda neo-liberal telah diimplementasikan lebih ganas dalam tahun-tahun belakangan. Banyak perusahaan dan properti negara yang sedang diprivatisasi. Subsidi negara dihapus. Tidak heran kalau rakyat letih akan situasi sekarang ini dan skeptis akan apa yang telah dibawa oleh Reformasi 1998.

Resesi Dunia 2008/2009

Indonesia tidak dapat lari dari pengaruh resesi dunia yang dipicu oleh krisis kredit perumahan di AS (Untuk analisa yang lebih dalam mengenai resesi dunia, baca Dokumen Perspektif Dunia 2010). Di Indonesia, ekonomi pada tiga kuartal pertama tahun 2008 dipenuhi dengan optimisme dan tumbuh di atas 6%, dan ketika resesi menghantam, berkontraksi ke 5,2% pada kuartal keempat. Hampir seperti krisis 1997, Rupiah mengalami 30% depresiasi terhadap dolar AS dalam dua bulan Oktober dan November 2008. Pasar saham kehilangan hampir setengah nilainya antara Januari 2008 (2627,3) dan Desember 2008 (1355,4)

Namun, Indonesia pulih dengan cepat dari resesi ini. Di paruh pertama tahun 2009, PBD Indonesia tumbuh 4,2%, terbesar di Asia Tenggara sementara negara-negara lain di wilayah yang sama mengalami penurunan PBD, Singapura -3,5%, Thailand -4,9%, dan Malaysia -5,1%. Pada tahun 2009, Indonesia mempos pertumbuhan PDB sebesar 4,5%, dengan pertumbuhan kuartal keempat yang impresif sebesar 5,4%. Selain itu, pada paruh pertama 2009, Bursa Efek Jakarta rebound dengan cepat, ketiga tercepat setelah Shanghai dan Mumbai. Pada akhir 2009, BEJ telah kembali ke nilai sebelum krisis.

Ekonomi Indonesia tidak terpukul oleh resesi separah negara-negara Asia Tenggara lainnya karena di dekade terakhir pertumbuhannya telah berdasarkan pada konsumsi domestik, dan bukannya perdagangan ekspor.

 

Figur 2. Konsumsi Domestik di Indonesia[53]

http://www.militanindonesia.org/images/stories/lampiran%20figur%202.jpg

Faktor lainnya adalah bahwa nilai ekspor Indonesia hanyalah sekitar 25% dari PDB, sedangkan banyak negeri di Asia memiliki rasio ekspor terhadap PDB yang jauh lebih tingga. Dengan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan global dari 8,1% pada 5 tahun terakhir sebelum krisis menjadi 4,1% pada tahun 2008 dan -12,2% pada tahun 2009, negeri-negeri yang bergantung pada ekspor terhantam segera dan lebih parah.

 

Figur 3. Bagian Ekspor dan Pertumbuhan PDB – Asia Timur Berkembang[54]

http://www.militanindonesia.org/images/stories/lampiran%20figur%203.jpg

Eksposure yang terbatas terhadap krisis kredit perumahan AS juga melindungi sistem perbankan Asia dari shok awal krisis finansial ini. Dari total US$ 1,5 trilyun default kredit dan kerugian kredit yang tercatat di seluruh dunia semenjak Juli 2007, hanya US$ 39 milyar, atau sekitar 2,7%, datang dari institusi finansial Asia – kebanyakan datang dari Jepang dan Tiongkok.[55]

Selain itu, paket stimulus pemerintah yang berjumlah US$ 7,1 milyar (Rp. 73,3 trilyun) pada tahun 2009 juga telah mendorong konsumsi domestik. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan paket stimulus sebesar Rp. 38,3 trilyun untuk tahun 2010.

Kesuksesan ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memproyeksikan pertumbuhan yang sangat optimis untuk lima tahun ke depan. Pada akhir Summit Nasional bulan Oktober 2009 yang dihadiri lebih dari 1300 pejabat dari pemerintah, kamar dagang asing, asosiasi pemilik modal, dsb., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan rata-rata ekonomi: 5,5-5,6 persen tahun 2010, 6,0-6,3 persen 2011, 6,4-6,9 persen 2012, 6,7-7,4 persen 2013, dan 7 persen 2014.

Namun ini bukan berarti bahwa buruh Indonesia selamat dari krisis. Pada bulan Februari 2009, Rizal Ramli dari think tank swasta Econit mengatakan bahwa dia mengestimasikan perusahaan-perusahaan telah memotong 800 ribu pekerjaan semenjak tahun lalu.[56] Kebanyakan pemecatan ini tercatat di industri manufaktur: tekstil, garmen, otomotif, sepatu, dan kertas. Hingga akhir tahun 2008, sekitar 250 ribu buruh migran telah dikirim pulang oleh majikan mereka.[57]

Kenyataan bahwa Indonesia pulih dengan cepat dari krisis ini bukanlah alasan untuk perayaan bagi kaum buruh dan tani. Brazil, Indonesia, India, Cina, dan Afrika Selatan (yang dinamai BIICS) dijunjung sebagai negara-negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia sementara seluruh dunia lainnya anjlok. Laporan terbaru dari OECD berjudul Going for Growth 2010 memberikan sebuah “nasihat” kepada pemerintah Indonesia untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak. Pier Carlo Padoan, Deputi Sekjen dan Ekonom utama OECD, mengatakan bahwa penghentian subsidi BBM adalah salah satu kebijakan yang harus diambil oleh Indonesia: “India dan Indonesia masing-masing menghabiskan 10% dan 20% dari belanja pemerintah untuk subsidi, sebagian besar untuk subsidi energi. Bila harga BBM tetap rendah, tidak hanya pemborosan konsumsi yang terjadi tapi juga dapat berdampak buruk ke lingkungan.”[58] Ini adalah persiapan untuk pemotongan besar dalam pengeluaran publik yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan defisit yang diciptakan untuk membail-out bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang berjatuhan pada saat resesi ekonomi.

Selain itu, pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan UU 39/2009 yang mempromosikan pembentukan Zona Ekonomi Khusus untuk mendorong industri dengan melonggarkan aturan-aturan perburuhan dan lingkungan hidup, dan menyediakan subsidi untuk perusahaan-perusahaan, semua atas nama meningkatkan kompetisi di Indonesia. Semenjak diberlakukannya UU tersebut, 48 daerah telah mendaftar untuk ZEK ini. Pemerintah berencana untuk membangun lima ZEK di seluruh Indonesia hingga tahun 2012.[59]

Pada tanggal 1 Januari 2010, Indonesia, dengan sembilan negara ASEAN lainnya, meratifikasi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dimana ini akan mengurangi tarif lebih dari 7500 kategori produk, atau sekitar 90% dari barang impor, hingga nol. ACFTA adalah area perdagangan bebas terbesar dalam hal populasi, dengan sekitar 1,9 milyar penduduk, dan ketiga terbesar dalam hal PDB nominal. Menyusul ACFTA adalah ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) yang diharapkan akan jalan di Indonesia pada tanggal 1 Juni 2010, dan Indonesia akan berkomitmen mengurangi tarif impor sebesar 42,5%.

Kedua perjanjian perdagangan bebas ini akan membanjiri pasar Indonesia dengan barang-barang murah dari Tiongkok dan India, menghancurkan industri manufaktur dan pertanian Indonesia, dan menciptakan perlombaan ke bawah yang lebih parah tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh wilayah ASEAN-Cina-India. Perjanjian perdagangan bebas ini akan menyakiti kaum buruh dan tani dari seluruh wilayah ini. Namun solusinya bukanlah lebih banyak proteksionisme, karena perdagangan bebas dan proteksionisme di bawah kapitalisme adalah dua sisi dari koin yang sama. Kenyataannya, proteksionisme membawa kebijakan konter yang serupa dari negara-negara lain, menyebabkan kontraksi tajam bagi perdagangan dunia dan sebagai akibatnya sebuah kemerosotan global. Untuk negara-negara kurang berkembang seperti Indonesia, kebijakan proteksionis dari negara-negara kapitalis besar akan membuatnya kehilangan pasar ekspor dan menghancurkan industri di dalam negeri, dan mendorong jutaan buruh dan tani ke pengangguran.

Menilik dari situasi ekonomi global, yakni pemulihan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja, proyeksi optimis dari pemerintahan SBY berdiri di atas pondasi yang rapuh. Walaupun secara formal resesi telah berakhir, efek dari resesi ini akan berkepanjangan dan pemulihan ekonomi tidak akan mulus. Pertama, resesi besar ini diatasi oleh negeri-negeri maju dengan menyuntik sebanyak US$ 11 trilyun, atau 1/5 output global, guna menyelamatkan ekonomi. Menurut IMF, hutang publik bruto dari sepuluh negeri terkaya akan menjadi 106% dari PDB. Angka ini adalah 78% pada tahun 2007. Defisit besar ini harus dibayar dengan memotong pengeluaran publik, yang akan berarti sebuah penurunan dalam konsumsi domestik di kebanyakan negeri-negeri kapitalis maju dalam tahun-tahun ke depan. Terlebih lagi, krisis overproduksi di negeri-negeri kapitalis maju adalah parah, dengan kapasitas produksi 30% lebih besar daripada kemampuan membeli konsumen. Ini berarti bahwa pemulihan ekonomi di negeri-negeri maju akan berlangsung tanpa penciptaan lapangan kerja. Selain mengurangi permintaan impor dari negeri-negeri Asia, ini juga akan mengurangi investasi asing. Hampir 50% investasi untuk perusahaan-perusahaan non-finansial di Indonesia datang dari kapital asing. Sebagai akibatnya, kita telah mulai menyaksikan banyak rencana-rencana investasi di Indonesia yang telah ditunda dan dibatalkan. Dengan penurunan investasi dan permintaan asing, kita akan melihat penurunan di dalam level produksi di Indonesia dan peningkatan tingkat pengangguran.

Era Baru

Krisis finansial 2008/2009 adalah krisis yang terbesar semenjak Depresi Hebat 1929. Secara ekonomi, sosial, dan politik, krisis ini akan meninggalkan sebuah bekas di dalam sejarah kapitalisme. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Indonesia, yang terikat erat dengan kapitalisme global, tidak dapat lari dari krisis ini. Kapitalis seluruh dunia berjuang untuk mengatasi kontradiksi dari sistem mereka. Mereka akan memindahkan beban krisis ini ke pundak milyaran buruh dan tani.

Lebih dari 150 tahun yang lalu, Marx dan Engels menulis di Manifesto Komunis: “Dan bagaimanakah borjuasi mengatasi krisis-krisis ini? Pada satu pihak, dengan memaksakan penghancuran sejumlah besar tenaga-tenaga produktif, pada pihak lain, dengan merebut pasar-pasar baru dan menghisap pasar-pasar yang lama dengan cara yang lebih sempurna. Itu artinya, dengan membukakan jalan untuk krisis-krisis yang lebih luas dan lebih merusakkan, dan mengurangi cara-cara yang dapat mencegah krisis-krisis itu.”

Inilah yang sedang dilakukan oleh kaum kapitalis seluruh dunia. Pabrik-pabrik sedang ditutup dengan jutaan buruh dipecat (“memaksakan penghancurah sejumlah besar tenaga-tenaga produktif”) dan mereka yang masih beruntung memiliki pekerjaan mereka sedang dipaksa bekerja lebih keras dan lebih lama dengan bayaran yang lebih rendah. Ada kemerosotan  dalam permintaan dunia dan kapitalis seluruh dunia dipaksa untuk membuka lebih banyak pasar baru dan membesarkan yang lama (“merebut pasar-pasar baru dan menghisap pasar-pasar yang lama dengan cara yang lebih sempurna”) melalui perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dan segala macam skema ekonomi. Namun, kapital telah merasuk ke semua sudut dunia dan tidak ada lagi pasar yang baru yang bisa direbut. Dalam 50 tahun terakhir, kapitalisme telah berhasil menghindari krisis besar dengan membuka pasar-pasar baru (terutama di Cina, India, dan Rusia). Sebagai konsekuennya, ini telah “membukakan jalan untuk krisis-krisis yang lebih luas dan lebih merusakkan, dan mengurangi cara-cara yang dapat mencegah krisis-krisis itu.” Dan memang benar, sebuah krisis yang lebih besar sedang menanti kelas penguasa.

Montreal, 6 Juli 2010

 

 BAGIAN KE 3

Pengertian dan Sejarah Kapitalisme

Posted by: usep saefurohman on: Februari 2, 2010

Oleh Husain Hariyanto

Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya (Bagus, 1996). Ebenstein (1990) menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek (1978) memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi.

Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah “a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned”. (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat).

Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah “formasi sosial” yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam Legitimation Crisis (1988), Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme).

Sejarah Perkembangan Kapitalisme

Robert E. Lerner dalam Western Civilization (1988) menyebutkan bahwa revolusi komersial dan industri pada dunia modern awal dipengaruhi oleh asumsi-asumsi kapitalisme dan merkantilisme. Direduksi kepada pengertian yang sederhana, kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang didisain untuk mendorong ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala nasional dan internasional. Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional, di mana pasar berada dan bagamana memanipulasi pasar untuk keuntungan mereka. Penjelasan Robert Learner ini paralel dengan tudingan Karl Marx bahwa imperialisme adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme.

Sistem kapitalisme, menurut Ebenstein (1990), mulai berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat laut dan Amerika Utara. Risalah terkenal Adam Smith, yaitu The Wealth of Nations (1776), diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan “laissez faire”1) dalam ekonomi. Bertentangan sekali dengan merkantilisme yaitu adanya intervensi pemerintah dalam urusan negara. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara (Robert Lerner, 1988).

Awal abad 20 kapitalisme harus menghadapi berbagai tekanan dan ketegangan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Munculnya kerajaan-kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis uniform dan terjadinya konsentrasinya pemilikan saham oleh segelintir individu kapitalis memaksa pemerintah (Barat) mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan seperti undang-undang anti-monopoli, sistem perpajakan, dan jaminan kesejahteraan. Fenomena intervensi negara terhadap sistem pasar dan meningkatnya tanggungjawab pemerintah dalam masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan indikasi terjadinya transformasi kapitalisme. Transformasi ini, menurut Ebenstein, dilakukan agar kapitalisme dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan ekonomi dan sosial. Lahirlah konsep negara kemakmuran (welfare state) yang oleh Ebenstein disebut sebagai “perekonomian campuran” (mixed economy) yang mengkombinasikan inisiatif dan milik swasta dengan tanggungjawab negara untuk kemakmuran sosial.

Habermas memandang transformasi itu sebagai peralihan dari kapitalisme liberal kepada kapitalisme lanjut (late capitalism. organized capitalism, advanced capitalism). Dalam Legitimation Crisis (1988), Habermas menyebutkan bahwa state regulated capitalism (nama lain kapitalisme lanjut) mengacu kepada dua fenomena: (a) terjadinya proses konsentrasi ekonomi seperti korporasi-korporasi nasional dan internasional yang menciptakan struktur pasar oligopolistik, dan (b) intervensi negara dalam pasar. Untuk melegitimasi intervensi negara yang secara esensial kontradiktif dengan kapitalisme liberal, maka menurut Habermas, dilakukan repolitisasi massa, sebagai kebalikan dari depolitisasi massa dalam masyarakat kapitalis liberal. Upaya ini terwujud dalam sistem demokrasi formal.

 Wutidak tampak. Pilihan ini memang terlihat amat subjektif, meskipun sebetulnya tidak bisa pembaca memaknainya secara serampangan tanpa ada unsur pembenar di bagian lain dari teks. Konteksnyalah yang akan menentukan apakah pilihan si pembaca itu benar atau salah.

Saat menganalisis, tokoh bisa dilihat dari dua sudut pandang: tokoh sebagai individu dan tokoh sebagai anggota masyarakat. Tokoh dalam karya sastra tradisional memilii fungsi mimesis yang menggambarkan manusia yang sebenarnya. Dalam aspek referensialnya, tokoh mempunyai nama, ciri-ciri fisik dan mental, serta hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Tokoh sebagai anggota masyarakat mengharuskan pembaca memperhatikan masalah kultural dan sosiohistoris yang terdapat dalam teks. Yang dapat dianggap sebagai fakta kultural dan sosiohistoris adalah peristiwa atau fenemona yang berkaitan dengan kolektivitas atau individu yang mewakili kolektivitas. Ini memang tidak mudah, karena menguak fakta kultural dan sosiohistoris, menurut Zaimar (2008: 34) akan menghadapi beberapa kesulitan, seperti sifat ganda dalam hubungan antara masyarakat dan teks, bahasa yang digunakan berkaitan dengan keadaan tertentu suatu masyarakat, dan ideologi yang melatari penggambaran tentang suatu masyarakat.

       BAGIAN KE 4

Pengertian Paham Kapitalisme – Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya (penanaman modal dan kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta guna bersaing bebas di pasaran internasional atau nasional atau pun lokal. Kapitalisme merupakan respons terhadap merkantilisme yang menempatkan negara sebagai pemilik kekayaan negara. Kapitalisme, sebaliknya, menempatkan individu sebagai pemilik modal yang menguasai kekayaan alam.

Seorang kapitalis adalah mereka yang memiliki modal (capital), biasanya berbentuk uang, guna mengembangkan usaha industrinya. Dalam istilah Karl Marx, kapitalis adalah pemilik alat-alat industri atau mesin dalam tataran infrastruktur; dan seorang buruh/karyawan yang bekerja dalam perusahaan kapitalis maka ia memiliki hak atas alat-alat tersebut: ia hanya diharuskan bekerja dan menerima upah atau gaji sebagai konsekuensi.

Paham kapitalisme ini bergandengan erat dengan liberalisme, di mana pihak swasta atau partikelir diberikan kebebasan oleh negara untuk mengolah dan memperjualbelikan kekayaan alam. Dalam hal ini, pemerintah atau negara tak berhak ikut campur dalam mengatur kaum kapitalis-liberalis dalam memperkayai diri mereka. Tokoh-tokoh kapitalisme-liberalisme antara lain: AdamSmith, David Ricardo, Robert Malthus,dan John Locke.

BAGIAN 5

SEKILAS TENTANG KAPITALISME BAG. I

kapitalisme merupakan salah satu sistem ekonomi dgn azas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya, dgn tujuan perluasan paham kebebasan (menentukan taraf hidup dan usaha)… kapitalisme identik dgn globalisme dan globalisasi, dimana orang2 yg memiliki kapital (kepemilikan modal dan alat produksi) dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat… paham ini tidak diketahui siapa pencetusnya, tapi sejak Zaman Pra-Klasik di Eropa abad-15 M sudah muncul….

 

kegiatan ekonomi kapitalisme bertujuan utk mencari keuntungan, pola pikir masyarakat kapitalis adalah perhitungan untung-rugi (benefit cost ratio)… kapital merupakan dana atau persediaan barang, atau sejumlah uang dan bunga pinjaman, atau kekayaan uang suatu perusahaan atau pedagang… jika menilik dari sejarah global-nya, kapitalisme berawal dari sistem feodalisme (sebuah sistem kolonialisme kuno dimana kaum aristokrat atau bangsawan bekerjasama dgn ketua2 desa di desa atau wilayah yg dijajah atau dikuasai), yg mana saat itu tuan tanah sbg pihak penyedia wilayah utk para saudagar (borjuis) dan pedagang kecil… akibatnya terjadi interdependensi (ketergantungan) para saudagar dgn tuan tanah sehingga terjadi sebuah revolusi borjuis… namun, setelah revolusi, lahirlah bentuk kolonialisme baru, yaitu penjajahan lewat 5 kekuatan yg berfusi menjadi MNC (Multi National Corporation):

  1. capital
  2. tenaga ahli
  3. ilmu
  4. teknologi
  5. militer

tokoh di antaranya juga telah menyumbangkan berbagai kemajuan pemikiran ekonomi, yg kalo gw rangkum, di sinilah cikal-bakal kapitalisme:

 

1. Jean Bodin (1530–1596)

Jean Bodin menanamkan benih-benih teori kuantitas tentang uang dan harga… hal ini dikarenakan hubungan dagang tdk sebatas jual-beli, tapi produksi dan konsumsi… maka dari itu, masyarakat yg menentukan kuantitas sebuah barang dan harga… penentuan ini berdasarkan pada Hukum Permintaan dan Hukum Penawaran…

 

Hukum Permintaan adalah ketika Harga (Price/ P) naik maka Kuantitas atau Jumlah Barang (Quantity/ Q) akan turun dan sebaliknya… misalnya, permintaan konsumen (questioner secara random) mencapai 100 unit produk, namun produsen hanya sanggup memproduksi 60 unit, maka harganya tinggi, ini yg disebut surplus… namun bila permintaan konsumen hanya 20 unit, sementara produsen sanggup memproduksi 40 unit, maka harganya turun, ini yg disebut defisit… Hukum Penawaran sebaliknya, yaitu adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu….

utk memberi pemahaman yg mudah, coba agan mainkan PC game Cossack: Back To War sebuah game yg mengemas dunia politik-ekonomi-militer background Eropa masa lalu… pada game ini diperkenalkan sebuah prinsip supply-demand pada pasar… penawaran atas emas yg mencapai 780 unit (misalnya) utk daging yg mencapai 1030 unit (misalnya), maka satuan harga dan kuantitas itu akan bernilai surplus/defisit…. utk mencegah defisit itulah yg harus menyeimbangkan supply dan demand…
dari sinilah, benih-benih kapitalisme lahir…

2. Jean-Baptiste Colbert (1619 -1683)
 
pencetus Merkantilisme, sebuah paham bahwa kemakmuran rakyat didapat dari nilai surplus pasar tanpa defisit, proteksi impor, dsbnya… ide pokoknya adalah:

  1. suatu negara akan kaya/makmur jika ekspor (menjual ke luar negeri, x) lebih besar daripada impor (membeli dari luar negeri, m), oleh sebab itu negara sifatnya memproteksi impor barang-barang jadi…
  2. surplus yg diperoleh dari selisih ekspor dgn impor (x-m) atau ekspor netto (bersih) yg positif tsb disisihkan dgn pemasukan logam mulia (emas dan perak) dari luar negeri utk menjadi cadangan kas negara…
  3. logam mulia dijadikan alat pembayaran yg sah, sehingga negara yg memiliki emas dan perak yg banyak menandakan kekayaan dan kemakmuran negara…

jadi dgn kata lain, definisi merkantilisme ini dapat dipahami secara awam sbg paham mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya dan memasukkannya ke dalam kas negara…
paham ini kemudian dianut oleh hampir seluruh negara di daratan Eropa tsb, dan kemudian dlm segi politik juga berkembang paham kolonialisme (pendudukan suatu wilayah utk mengambil sumber daya alam)… paham ini dianut sampai abad ke-18 M…. sistem feodalisme akan memulai tumbuh-suburkan sistem ekonomi kapitalisme… hubungan erat antara kaum pedagang (saudagar) dgn kaum aristokrat (bangsawan) menjadi ciri-khas merkantilisme yg kemudian dikenal dgn istilah kapitalisme komersial dan membentuk sebuah birokrasi (hak keistimewaan)… 

paham merkantilisme jatuh di zaman Klasik akibat inflasi yg tinggi, sebab kenyataan yg didapat adalah semakin kaya negara, maka semakin tinggilah harga barang… selain itu, semakin sering negara surplus, maka kuantitasnya menurun…. merkantilisme jatuh karena adanya Revolusi Industri di Inggris di zaman Klasik, dipelopori oleh Adam Smith dan David Hume dgn kritik inflasi di atas, kritik atas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (karena ternyata kayanya negara, rakyatnya masih tetap miskin), dan kritik penimbunan kekayaan atas pribadi (kemudian berubah menjadi Revolusi Perancis yg diilhami para borjuis atau kaum pengusaha)…

3. Adam Smith (1723-1790)

dia dianggap sebagai penyumbang terbesar dlm kemajuan paham kapital, sehingga disebut Bapak Ekonomi… seperti yg biasa kita tahu, prinsip ekonomi memakai petuah darinya “modal sekecil-kecilnya, pendapatan sebesar-besarnya”

dlm bukunya yg berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776), Adam Smith berusaha menteorikan konsep falsafah ttg hukum alam tsb sehingga ilmu ekonomi terapan pd dasarnya bertumpu pd rasionalisme… Adam Smith pelopor ekonomi modern dan diakui bahwa teori-teori Smith merupakan dasar dari pengejawantahan paradigma ilmu ekonomi selanjutnya….

Adam Smith berusaha membagikan bidang kegiatan ekonomi dan spesialisasinya, dimulai dari upah tenaga kerja atau buruh (wages), sewa tanah (rent), modal usaha (capital), bunga pinjaman imbalan jasa (interest), dan perolehan laba atau keuntungan (profit)… dia juga mempelopori konsep keunggulan (advantage) dalam teori perdagangan internasional…
konsep keunggulan itu adalah dua negara yg memproduksi spesialisasi unit tapi sama kuat, maka tidak ada perdagangan di antara keduanya, konsep yg menjadi teori ini disebut Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage)… teori ini saat ini tidak digunakan dlm perdagangan internasional karena tdk memberi dampak positif terhadap keseimbangan pasar, karena teori ini di-anti-thesis-kan oleh David Ricardo…

SEKILAS TENTANG MARXISME BAG. II
PROSES “PEMERASAN”

bagaimana terjadinya proses “pemerasan” terhadap kaum proletar (buruh dan buruh tani)? di sinilah betapa luasnya pemikiran Marx… Marx menilai bahwa tenaga kerja (labor) dianggap sbg suatu komoditi yg ngga ada bedanya dgn jenis2 komoditi lainnya, Marx mewakilinya W = barang (ware)… W dijual utk mendapat G = uang (geld) dan G itu digunakan utk membeli komoditi lain, disebut olehnya W1 dan modelnya adalah W – G – W1
dia membandingkan dgn kapitalisme, dimana dana modalnya (G) diproses dgn bantuan tenaga kerja dan alat-alat produksi (G) sehingga hasilnya dijual lagi utk menjadi modal (G1) dan modelnya adalah G – W – G1

dlm kerangka pemikiran Marx, beda antara W – G – W1 dgn G – W – G1 mengandung arti dan relevansi yg amat penting… dari sini, kita sudah dapat poin penting, yaitu dlm susunan ekonomi sederhana, sasaran produksi adalah suatu transformasi kualitatif dari nilai guna, TAPI dlm ekonomi kapitalisme, sasaran produksi adalah PENAMBAHAN KUANTITATIF dari nilai tukar… atau dibahasa-awam-kan, sasaran produksi ekonomi sederhana adalah perubahan nilai guna (mutu atau kualitas) suatu barang, tapi sasaran produksi ekonomi kapitalisme adalah penambahan jumlah barang dan uang (memperkaya diri sendiri)…. ya, poin penting dari Marx di sini adalah kapitalisme adalah bentuk memperkaya diri sendiri atau korporasinya….

dimanakah letak pemerasannya?

seorang majikan kapitalis membeli tenaga kerja dgn harga yg sesuai dgn nilai komoditi tenaga kerja (sesuai yg di atas, bahwa tenaga kerja dipandang sbg komoditi), majikan kapitalis membayar kpd tenaga kerja suatu tingkat upah yg sama dgn sejumlah barang kebutuhan hidup yg diperlukan utk kelangsungan hidup tenaga kerja dan keluarganya (gaji, asuransi, jaminan kesehatan, biaya akomodasi, tunjangan lainnya)… utk menghasilkan barang kebutuhan hidup tsb, sebenarnya seorang tenaga kerja cukup utk bekerja selama 6 jam per hari, tapi telah dikontrak sang majikan kapitalis sebanyak 8-10 jam per hari…. nah, kelebihan produksi dari hasil ekstra 2 jam (bila dikontrak 8 jam) dan 4 jam (bila dikontrak 10 jam) tidak dinikmati oleh tenaga kerja, melainkan dinikmati sang majikan kapitalis… di sinilah letak nilai surplus yg “dipetik” oleh majikan kapitalis… pemerasan dimulai dari sini dan saya yakin hampir semua pegawai sampai buruh kasar tidak menyadari hal ini…

sehari kerja terbagi atas 2 bagian, bagian pertama meliputi 6 jam kerja menghasilkan nilai produk yg sama dgn upah tenaga kerja (necessary labor) utk reproduksi tenaga kerja sbg komoditi… bagian kedua meliputi kelebihan 2-4 jam ekstra time yg tdk dinikmati tenaga kerja, yg disebut Marx menjadi nilai surplus yg dipetik majikan kapitalis… rasio hasil kerja surplus (s) terhadap jumlah tenaga kerja upahan (v) yg digambarkan Marx sbg tingkat nilai surplus (s/v)… dalam hal ini, sang majikan surplus terhadap value added…

nilai suatu komoditi menurut Marx adalah barang akhir yg terdiri atas 3 komponen; yaitu unsur dan akumulasi penyusutan peralatan modal, nilai tenaga kerja upahan, dan nilai surplus di atas… komponen pertama disebut modal konstanta (c), komponen kedua disebut modal variabel (v), dan komponen ketiga adalah nilai surplus (s), nilai total suatu komoditi dapat dinyatakan dlm rumus c+v+s; rasio nilai surplus terhadap modal total adalah s/c+v yg mencerminkan tingkat laba (rate of profit)… rasio modal konstan terhadap modal total adalah c/c+v yg dikenal dlm istilah Marxisme sebagai die organische komposition des kapitals (komposisi organik modal)… jika s’ adalah tingkat nilai surplus, p = tingkat laba, dan q = komposisi organik modal di atas, maka p = s’ (1-q) yg artinya tingkat laba menjurus ke arah yg sejalan dgn perkembangan tingkat nilai surplus (menaik bila tingkat nilai surplus bertambah dan menurut bila tingkat nilai surplus berkurang)… dgn kata lain, perkembangan kapitalisme ditandai semakin besarnya komposisi organik modal… jadi, dalam konsep Marx inilah, tingkat nilai surplus (s/v) merupakan “proses pemerasan”….

masih belum sampai pd pemerasan, yg mencengangkan dlm Marxisme adalah tingkat laba (yang dinyatakan dlm s/c+v atau p=s'(1-q) di mana s’ adl tingkat nilai surplus dan q adl komposisi organik modal) cenderung menurun… tenaga kerja manusia rata2 dilengkapi dgn peralatan mesin mutakhir dan juga mahal (semakin mutakhir semakin mahal), namun dapat menghasilkan komoditi dlm jumlah yg lebih banyak, tapi tingkat laba jelas menurun… bagaimana bisa? misalnya, s’ bertambah bila produktivitas tenaga kerja meningkat… akan tetapi, dlm jangka panjang meningkatnya komposisi organik dari modal ga bisa dihindari…. maka dari itu, tingkat laba pun juga semakin menurun…

APA SOLUSI MARXISME? solusi yg ditawarkan Marx adalah kepemilikan bersama (secara kommunal) dan penguasaan aset utk kaum proletar (sosialisme)… dlm hal ini, negara2 komunis telah banyak salah mengambil sistem Marx, atau telah memfusikan konsepsi Marxisme dgn konsep lainnya… misalnya, ketiadaan kepemilikan individu yg dipandang mengekang kebebasan (Marxis tidak berusaha mengekang kebebasan, selama dipandang dibutuhkan secara individual, bukan utk “memeras”, Marxisme masih mengizinkannya… namun sayangnya hal itu amat sulit dilaksanakan, sebab manusia tetap lebih cerdik daripada sebuah ideologi yg disebut Marxisme itu)… selain itu, Marx menegaskan bahwa sebenarnya ideologi Marxisme juga merupakan ekonomi sederhana sejak dahulu, dimana kegiatan sebatas produksi-distribusi-konsumsi (bukan konsumsi-pemerasan-produksi)…

Marx menegaskan bahwa untuk menumbangkan raksasa kapitalisme, diperlukan perjuangan kelas yg disebut revolusi (sebenarnya, revolusi sudah dari dulu ada… namun, revolusi sebagai aksi politik yg berkelanjutan baru diperkenalkan Marx)… ya! revolusi itu berkelanjutan, yaitu dimulai dari revolusi politik, lalu revolusi ekonomi, dan terakhir revolusi budaya…. bagi Marx, revolusi yg seutuhnya bermakna adalah apabila ketiga langkah ini dilaksanakan… dan bagi Marx, revolusi inilah satu-satunya revolusi dan revolusi ini disebut revolusi buruh…
dalam sejarah, setiap revolusi buruh selalu diakhiri secara politik dan ekonomi dgn bentuk pemerintahan diktator proletariat (yaitu bentuk autokrasi atau totalitarianisme ala kaum proletar) yg “mulanya” bertujuan menindas kapitalisme… namun, belakangan (contoh: USSR) lebih sering menindas kaum buruh juga… ini yg kemudian di-anti-tesis-kan oleh Post-Marxisme (yg terkesan lebih moderat, lebih mentereng, lebih necis, dan ideologi politik yg ditawarkan adalah biasanya sosial-demokrat)… 

oleh sebab itu, Marx berpendapat bahwa pembentukan kepemilikan bersama berazaskan kekeluargaan dan persatuan (kommunal) akan diawali oleh negara sbg fasilitas menuju masyarakat komunis… namun, negara itu akan lenyap dengan sendirinya apabila kelas sosial sudah tidak ada lagi di atasnya… baginya, negara adalah sumber penindasan sehingga harus dihapuskan…. namun negara bisa menjadi alat yang merupakan transisi untuk penghapusan negara dan membentuk presidium…

Marx mendefinisikan masyarakat komunis sbg suatu sistem masyarakat dimana setiap orang bekerja menurut kemampuannya sendiri dan kepada setiap orang memperoleh kebutuhan hidup menurut kebutuhannya…. berdasarkan konsep politik ini, Marxisme sebenarnya lebih cenderung anarkisme…

  BAGIAN KE 6

kelemahan sistem kapitalisme


Sistem kapitalis sebagai pengganti sistem komunis memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan perekonomian dunia. Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang saham.
Pemegang saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebuah perusahaan akan melimpahkan kekuasaan tersebut kepada top manajemen yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak jarang dalam suatu perusahaan pemegang saham terbesar atau mayoritas dapat merangkap sebagai top manajemen.

Hal ini secara tidak lansung akan meyebabkan top manajemen bekerja untuk kepentingan pemegang saham dan bukan untuk kepentingan karyawan atau buruh yang juga merupakan bagian dari perusahaan, karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Situasi ini akan mendorong top manajemen menjadikan karyawan atau buruh sebagai ’sapi perahan’ dalam mencapai tujuannya, yang mana ini merupakan inti dari ilmu manajemen.

Kelemahan Sebagai Sistem Dalam Perusahaan Modern
Banyak perusahaan yang memperoleh keuntungan dan terus meningkat setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Apakah peningkatan keuntungan ini akan diikuti oleh peningkatan atau kenaikan gaji karyawan atau buruh? Tentu saja jawabanya tidak. Apalagi di Indonesia, dimana kebanyakan karyawan dan buruh bukan merupakan pegawai tetap dan hanya dikontrak enam bulan atau setahun. Apakah mereka akan merasakan manfaat dari peningkatan keuntungan perusahaan? Sekali lagi tentu saja tidak.

Kelemahan Sebagai Sistem Dalam Lembaga Keuangan Perbankan
Kelemahan mendasar berikutnya dari sistem kapitalis adalah sistem bunga. Sistem kapitalis memposisikan uang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai berdasarkan waktu, jadi uang akan mempunyai nilai yang berbeda karena perbedaan waktu. Keadaan ini akan memaksa lembaga keuangan khususnya perbankan memberikan pertolongan finansial dengan mengharapkan imbalan bunga, sehingga bunga dapat didefinisikan sebagai ‘tiada pertolongan tanpa imbalan’. Hal ini bertolak belakang sekali dengan prinsip seorang muslim, karena Islam merupakan agama terbesar di Indonesia, dimana pertolongan diberikan dengan ikhlas dan biarlah Allah SWT yang membalas dengan cara-Nya.

Kelemahan Dalam Sistem Nilai Tukar
Sitem kapitalis sebagai suatu sistem yang mayoritas diterapkan dibanyak negara, termasuk Indonesia, menempatkan uang sebagai sesuatu nilai yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, kekuatan daya beli masyarakat, dan sebagainya. Perbedaan ini akan mendorong para spekulan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap nasib orang banyak.

kebaikan,keunggulan sistem kapitalisme


Kebaikan sistem Kapitalis bagi Indonesia adl memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan suntikan Dana investasi dari negara Kapitalis (meskipun akhirnya kita menjadi manja dan terlalu terbiasa disuntik dana oleh orang lain).

Investasi ini sangat menguntungkan karena kita secara finansial tidak dirugikan oleh investasi para Kapitalis ini…

Jadi mereka memberikan Uang (investasi) untuk dikelola oleh kita…

Kalo ternyata kita bisa menggunakan uang tsb dengan baik dan memperoleh laba, kita bagi-bagi uang labanya dengan si Kapitalis tsb (bagi hasil).

Kalo ternyata kita merugi, artinya uang Investasi habisa tapi tidak dapat laba, maka si Kapitalis akan menarik uangnya yang tersisa…

Jadi sebenarnya dengan adanya Kapitalis itu menanamkan investasi di Indonesia, kita punya kesempatan gratis untuk membangun bisnis, dan tanpa resiko pula (soalnya kalo rugi dan bangkrut, kita tidak perlu ganti rugi)…

Hanya saja biasanya kalau perusahaan bangkrut dan investasi ditarik lagi, maka para pegawai perusahaan itu akan di PHK dan inilah yang biasanya di ekspos, seolah-olah ada orang Indonesia yang menderita karena sistem ekonomi yang Kapitalis..

 Read more: Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kapitalisme,sistem perekonomian | – Bloggers Blog | Tips Internet | Download Software dan Gameshttp://handzmentallist.blogspot.com/2010/05/kelebihan-dan-kelemahan-sistem.html#ixzz2RGJwB5SS

Under Creative Commons License: Attribution

BAGIAN KE 7

INDONESIA NEGARA “KAPITALIS” ?

 INDONESIA NEGARA “KAPITALIS” ?

                 Dunia mengakui adanya dua kutub sistem perekonomian, yaitu Kapitalis dan Komunis atau Sosialis. System ekonomi kapitalis menekankan kebebasan dalam perekonomian “ laissez faire, laissez passer”, dan system ekonomi komunis (sosialis) menekankan pada perekonomian terpimpin pada segala bidang. Namun pada kenyataannya tidak banyak Negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan Komunis Murni. Kebanyakan Negara menggunakan sitem ekonomi campuran yaitu antara Kapitalis dan Komunis.

                Indonesia adalah Negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran atau lebih tepatnya Indonesia mengakui menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang sangat baik, karena mengambil yang baik dari kapitalis dan membuang yang buruknya dan juga mengambil yang baik dari Komunis dan membuang yang buruknya. Namun pada pelaksanaannya bagaimana ?

                Pada kenyataanya, Indonesia Lebih mendekati negara Kapitalisme dibandingkan negara dengan sistem ekonomi Pancasila.  Mengapa demikian ?

                Sebelumnya mari kita lihat ciri ciri sistem ekonomi kapitalis.

Ciri-ciri Kapitalisme :
– Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
– Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).

– Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu
– Inidividu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
– Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
– Pasar berfungsi memberikan “signal” kepda produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga.
– Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien.
– Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba
– Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri.

 

                Kita bahas dari point 1 dan 2.

Sistem ekonomi kapitalis  memiliki pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Indonesia sangat mengakui hak-hak pribadi. Bahkan terkadang di lebih lebihkan.

–          Kita lihat dari dunia pendidikan. Guru atau pihak pengajar sekarang tidak bisa lagi memarahi murid muridnya di sekolah. Sedikit salah saja bisa di laporkan ke pihak kepolisian. Padahal kita sama sama mengetahui, seperti apa tingkah laku Siswa zaman sekarang.

–          Gotong royong, sekarang gotong royong bukanlah sebuah budaya lagi bagi bangsa ini, kita lihat gotong royong yang biasanya dilakukan 1×2 minggu pun sudah tidak ada lagi. Bahkan  meskipun gotong royong dilakukan, bayak masyarakat yang tidak ikut dalam Gotong royong tersebut.

–          Kemudian, kita lihat, kemana masyarakat Indonesia yang katanya merupakan masyarakat yang ramah. Jangankan untuk bertegur sapa dengan orang yang tidak dikenal, bertegur sapa dengan orang yang dikenal pun tidak. Tata krama dalam berbicara dengan orang yang lebih tua juga sudah mulai menurun.

–          Dari segi perekonomian, pemerintah bahkan terlihat tidak melindungi masyarakat dalam mengambil kebijakan perekonomian. Yang memiliki kapital akan semakin kaya dan yang tidak memiliki kapital akan semakin miskin atau sulit berkembang.

–          Bukan itu saja, dalam kenyataanya Indonesia merupakan Negara terkorup di asia tenggara. “prestasi yang mengagumkan”. Pajak dari rakyat untuk pejabat ?

                 Individualisme yang tinggi sekarang sudah menjadi budaya masyarakat Kita. Bahkan pemerintah pun bukan sebagai pelayan bagi masyarakat lagi. Jadi siapa yang mengatakan Indonesia Bukan Negara kapitalis ?

 

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s